Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo

Kode Dokumen : 0027/FISH-HUK/2021

Penulis Utama : AUDY CLARA PUSPITA

NIM Penulis Utama: 16040704095

Tahun : 2021

Judul ID :

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo

Judul EN :

Law Enforcement of Surabaya Regional Regulation Number 7 Year 1999 Against Ban Sepur Wonokromo Localization

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 16040704095 - 2021

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID : Surabaya memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusial serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Pasal 2 huruf b Perda Nomor 7 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang di Kota Surabya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.Perda tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Surabaya untuk menanggulangi praktik prostitusi yang ada di Surabaya. Salah satu tempat yang seringkali digunakan sebagai praktik prostitusi di Surabaya adalah lahan di sebelah timur Stasiun Wonokromo. Prostitusi harus ditanggulangi karena mempunyai dampak buruk bagi lingkungan seta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu prostitusi juga menjadi sarang penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Satpol PP Kota Surabaya. Informan dalama penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kota Surabaya dan mantan Pekerja Seks Komersial. Dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perda No.7 Tahun 1999. Penegakan hukum masih belum maksimal karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat, pihak Satpol PP kekurangan personel untuk melakukan patroli di wilayah yang rawan digunakan sebagai tempat prostitusi, dan ancaman sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang tergolong tipiring tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap. Pada tahun 2018 dilakukan satu kali kegiatan penertiban degan hasil lima PSK terjaring. Pada tahun 2019 dilakukan tiga kali penertiban terjarong sebanyak tiga puluh lima PSK. Hambatan penegakan hukum diantaranya jumlah personel minim untuk mengawasi dan melakukan patrol di setiap wilayah di Kota Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dan ancaman sanksi tergolong rendah serta kebocoran informasi akan adanya razia yang dilakukan oleh Satpol PP.

Abstrak EN :

Surabaya has Regional Regulation Number 7 of 1999 which regulates the prohibition of using buildings to commit immoral acts and enticements to commit immoral acts. Article 2 letter b of Perda No.7/1999 clearly states that every person in the city of Surabaya is prohibited from engaging in indulgence to commit immoral acts. The regional regulation is a reference for the Surabaya City Government to tackle the practices of prostitution in Surabaya. One of the places that are often used as a practice of prostitution in Surabaya is the land east of Wonokromo Station. Prostitution must be tacled because it has a bad impact on the environment and is notunder religious values. Prostitution is also a hotbed for the spread of The Human Immunodeficiency Virus. This study aims to determine the law enforcement of Perda No.7/1999 as well as the obstacles that occur in the law enforcement againts prostitutes in the Wonokromo tire localization. This research is a sociological judicial research. The research location was conducted at the Satpol PP Surabaya City. The informants in this study were the Head of the Surabaya City Satpol PP and Former Commercial Sex Workers. By conducting interviews, documentation, and observation then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that law enforcement againts prostitutes at Ban Sepur Wonokromo who was caught by the Surabaya Satpol PP was carried out by the provisions of Perda No.7/1999 conducting patrols in areas prone to being used as a place of prostitution, and the threat of sanctions in Perda No.7/1999 which are classified as tapering does not have a deterrent effect on caught sex workers.In 2018, there was one enforcement activity with the result that five Commercial Sex Workers were netted. In 2019, there were three rounds of curbing and recruiting thirty five commercial sex workers. Barriers to law enforcement include the minimal number of personnel to supervise and carry out patrols in every area in the city of Surabayawhich has the potential to be used as a place for prostitution practice andthe threat of sanctions is law and information leakage of raids conducted by Satpol PP.

Tautan Artikel

File Abstrak

File Lampiran