Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR 40/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK CACAT HUKUM ADMINISTRASI

Kode Dokumen : 0042/FISH-HUK/2022

Penulis Utama : YANUAR PRADANA

NIM Penulis Utama: 15040704059

Tahun : 2022

Judul ID :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR 40/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK CACAT HUKUM ADMINISTRASI

Judul EN :

JURIDICAL ANALYSIS OF SURABAYA STATE ADMINISTRATIVE HIGH COURT DECISION NUMBER: 40/ B / 2020 / PT.TUN.SBY CONCERNING THE ISSUANCE OF LEGAL DEFECT FREEHOLD TITLE

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 15040704059 - 2022

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Permasalahan yang hendak dijadikan kajian oleh penulis adalah antara Nathanaiel Pandie dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Soleman Bahas. Pembanding/Soleman Bahas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 7 Oktober 2019 Majelis Hakim pada putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembanding karena Pihak Terbanding dalam mengajukan gugatan belum mengajukan upaya keberatan dan banding administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) Apa dasar petimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY? (2) Apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY. bagi pihak terkait?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach, case approach dan conceptual approach. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini adalah penulis kurang setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada amar putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY. Menurut penulis Terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menurut analisis penulis cara penyelesaian apabila terdapat dua peraturan berbeda menggunakan asas prefensi yaitu salah satunya asas Lex Superior Derogat Legi Inferior bahwa Peraturan yang tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah sehingga pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya dipakai majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Abstrak EN :

The case that the author wants to study is between Nathanaiel Pandie and the Head of the Kupang Regency Land Office and Soleman Bahas. The Appellant/Soleman Bahas filed an appeal at the Surabaya State Administrative High Court. On October 7, 2019, the Panel of Judges in their decision number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY granted the appeal and canceled the decision of the first instance court. The judge's consideration granted the appeal because the Appellate Party in filing the lawsuit had not yet filed an objection and the administrative appeal. This study aims to analyze (1) What is the basis for the judgment of the judges of the Surabaya State Administrative High Court number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY? (2) What are the legal consequences of the decision of the Surabaya State Administrative High Court number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY for related parties? This research is a normative juridical law research using the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials of this research consist of primary and secondary legal materials. Legal materials that have been processed are then analyzed using the prescriptive methods. The results of this study are the authors do not agree with the legal considerations of the panel of judges on the verdict number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY. According to the author, there is a conflict of norms between Law Number 30 of 2014 about Government Administration and the legal basis used by the panel of judges, namely Supreme Court Regulation number 6 of 2018 concerning guidelines for resolving government administrative disputes after taking administrative efforts. According to the author's analysis, if there are two different regulations using the principle of preference, one of which is the Lex Superior Derogat Legi Inferior principle that high regulations override low regulations so that chapter 75 paragraph 1 of Law Number 30 of 2014 about Government Administration should be used by the panel of judges in decide this case.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran