ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN NO.06 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DITENGAH PANDEMI WABAH COVID-19

JURIDIC ANALYSIS OF CIRCULAR LETTER NO. 06 YEAR 2020 CONCERNING GUIDELINES FOR RAMADAN WORSHIP AND Eid Al-Fitr 1 SYAWAL 1441 H IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan tentang zakat yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif namun, seiring berkembangnya waktu terdapat produk hukum yang berbentuk Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 yang menimbulkan ketidak jelasan mengenai frasa zakat hartanya. Penelitian ini bertujuan agar kita mengetahui kekuatan hukum Surat Edaran dan untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan frasa “zakat harta segera” pada  Huruf E angka 11 Poin a Surat Edaran No. 06 Tahun 2020. Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa frasa zakat harta pada Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 perlu diperbaiki dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 bahwa zakat harta yang dapat segera di bayarkan yaitu zakat harta tanpa adanya haul yang meliputi zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz dan juga zakat harta yang telah mencukupi haul maka harus disegerakan untuk dibayar. Sehingga terwujud kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kata Kunci : Covid-19, Zakat harta, Surat Edaran

The Indonesian government has issued regulations on zakat which are contained in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 52 of 2014 concerning Terms and Procedures for Calculation of Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Business however, over time there are legal products in the form of Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 concerning Guidelines for Worship Ramadan and Eid Al-Fitr 1 Shawwal 1441 H in the midst of the Covid-19 Pandemic which caused uncertainty about the phrase zakat on wealth. This study aims to find out the legal force of the Circular Letter and to find out ways that can be done to overcome the ambiguity of the phrase "immediate zakat on assets" in Letter E number 11 Point a Circular Letter No. 06 of 2020. This type of legal research is included in normative juridical law research. The approach taken in this research is a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by researchers that the phrase zakat assets in the Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 needs to be improved by referring to the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 52 of 2014 that zakat assets that can be paid immediately are zakat assets without a haul which include zakat on agriculture, plantations and forestry, fisheries, income and services, and zakat rikaz and also zakat on assets that have fulfilled the haul, so it must be paid immediately. So that there is legal certainty for stakeholders and the community.

Keywords: Covid-19, Zakat on assets, Circular