ANALISIS DISKREPANSI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr

DISCREPANCY ANALYSIS OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGE REGISTRATION APPLICATIONS AGAINST THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 2 OF 2023 CASE STUDY OF DETERMINATION NUMBER 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr

Dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terdapat permasalahan yakni hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan bukan beda agama, karena Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen masih dalam lingkup satu keimanan yang sama. Pada kenyataanya Agama Katolik dan Agama Kristen adalah dua agama yang berbeda dan diakui secara sah dan terpisah menjadi bagian dari 6 agama yang di akui di Indonesia. Penetapan Hakim pun menimbulkan masalah karena tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, serta memahami pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah menyimpang dengan peraturan yang telah diberlakukan serta terdapatnya ketidaktelitian hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr.

In the Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, there is a problem, namely the judge is of the opinion that the marriage of Petitioner I and Petitioner II is not a marriage of different religions, because Petitioner I who is Catholic and Petitioner II who is Christian are still within the scope of the same faith. In reality, Catholicism and Christianity are two different religions and are legally recognized and separate from the 6 religions recognized in Indonesia. The Judge's Decision also causes problems because it is not in line with the provisions contained in SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Interfaith Marriages. The purpose of this study is to understand the considerations of the Judge of the North Jakarta District Court in case number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr in granting the application for registration of interfaith marriages, as well as to understand the application of the Circular of the Supreme Court Number 2 of 2023 regarding applications for registration of interfaith marriages from the perspective of legal certainty. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research from writing this thesis, the author concludes that the judge in his considerations has deviated from the regulations that have been enforced and there is inaccuracy of the judge in deciding the application for registration of interfaith marriages in case number 423 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt. Utr.