Analisis Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn Tentang Penambangan Pasir Tanpa Izin Disertai Pengulangan Tindak Pidana

ABSTRAK

Analisis Putusan No. 244/pid.sus/2020/PN BJN tentang Penambangan Pasir Tanpa Izin Disertai Pengulangan Tindak Pidana.

Nama                          : Imelsa Alifia Prastyastuti

NIM                            : 18040704104

Program Studi                        : S1 Ilmu Hukum

Jurusan                       : Hukum

Fakultas                      : Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga         : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing               : Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.

Tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana khusus karena hukum acara dan sanksinya diatur di luar KUHAP dan KUHP. Pengulangan tindak pidana dalam KUHP menyebutkan secara spesifik pasal-pasal tertentu yang dapat diberikan pemberatan karena pelaku mengulangi tindak pidana yang sama (residivis). Akibatnya jika tindak pidana khusus di luar KUHP tidak mengatur mengenai pemberatan berupa pengulangan tindak pidana, maka pemberatan tidak dapat diberikan kepada terdakwa. Salah satu contoh kasus yaitu Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn dimana hakim tidak memberikan pemberatan pada terdakwa residivis dan memvonis ringan meskipun pada putusan-putusan lainnya menerapkan hukuman yang lebih berat. Penelitian akan menjawab mengenai dasar pertimbangan hakim untuk tidak menambahkan masa pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan pidana dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn dan akibat hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn memenuhi unsur-unsur residivis namun UU Minerba tidak mengatur mengenai residivisme sebagai lex specialis sedangkan residivisme Pasal 486-488 dalam KUHP tidak dapat diterapkan karena hanya dapat diterapkan pada delik-delik yang secara eksplisit disebutkan pada pasal tersebut. Tetapi hakim dapat menerapkan ultra petita dengan bentuk melebihi lama yang dituntut jaksa, selama ultra petita tersebut tidak melebihi ancaman pidana maksimal 5 (tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah dipidana penjara terdakwa untuk membatasi kemerdekaan terdakwa tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan terdakwa serta perbaikan dari perilaku terdakwa

Kata Kunci: penambangan pasir tanpa izin, pidana, residivis