KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME
Terorisme sangat meresahkan Indonesia. Serentetan terorisme sering terjadi di Indonesia. Terutama pada tahun 2002 terjadi BOM Bali yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun pada saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang Khusus mengatur tindak pidana terorisme. Akhirnya pada tahun tersebut dibentuklah Perpu yaitu Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seterusnya Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Ada materi tambahan dalam pembaharuan tersebut yaitu adanya kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Hal ini bisa menyebabkan tumbang tindih kewenagan serta penyalahgunaaan wewenang dikarenakan secara teknis masih belum ada perarturan yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui batasan kewenagan TNI dalam menangani aksi teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model dan untuk mengetahui implikasi hukum keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi yang hasilnya berupa argumen preskripsi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa batasan kewenagan TNI dalam menangani teorisme berdasarkan paradigma criminal justice system model yaitu hanya sebatas penangkapan, penyergapan dan penyerangan dimana aksi terorisme yang ditangani TNI harus mempunyai ancaman tinggi serta dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus sesui dengan asas-asas operasi militer selain perang (OMSP). Implikasi hukum keterlibatan TNI menangani terorisme terbagi menajadi dua yaitu implikasi hukum positif dan implikasi hukum negatif.
Kata Kunci: Terorisme, Kewenangan, TNI, Implikasi.
Terrorism is devastating Indonesia. Terrorism often occurs in Indonesia. Especially in 2002 there was a BOM Bali that caused many lives. However, at the time Indonesia has not yet had a special law governing terrorist offences. At the end of that year, a fraud was formed, namely Perp No. 1 of 2002 on the Cross-Border Action of Terrorism. Then the fraud was set out as a law by which Law No. 15 of 2003 was issued and updated by Law No. 5 of 2018. This could lead to a fall in power overload and misuse of power because technically there is still no reporting that regulates it. The aim of this research is to find out the limits of the TNI's power to handle theoretical actions based on the model criminal justice system paradigm and to find out the implications of the TNI's involvement in the handling of criminal acts of terrorism. This kind of research is a kind of normative law research. The approach used is the approximation of laws and conceptual approaches, the technique of collecting legal material consists of primary legal material, and secondary legal material, the technique of analysing legal material with the deduction method resulting from the prescription argument. The result of this research is that the limitation of TNI's authority to handle theoreticism based on the model paradigm of criminal justice system is just a catch limit, The attacks and attacks in which the terrorist actions handled by the NIT must pose a high threat and in the exercise of their authority must be consistent with the basic military operations other than war (OMSP). The implications of TNI's involvement in dealing with shared terrorism become two: the positive implications of law and the negative implications of law.
Keywords: Terrorism, Authority, TNI, Implications.