DISHARMONI PENGATURAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

DISHARMONY IN THE REHABILITATION REGULATIONS FOR VICTIMS OF DRUG ABUSE IN THE GUIDELINES OF THE ATTORNEY GENERAL NUMBER 18 OF 2021 AND LAW 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam konteks penanganan penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang- undangan berupa dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara pedoman dan undang-undang, di mana pedoman tersebut justru membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi dan memperluas peran jaksa secara administratif. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, praktik penegakan yang tidak seragam, serta meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 serta pembentukan regulasi teknis baru yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan sistem hukum progresif, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif.

This study aims to examine the alignment between the Attorney Generals Guideline Number 18 of 2021 and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly in the context of handling narcotics abusers. This research employs a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, using legal documents and related literature. The findings indicate a regulatory disharmony between the guideline and the law, where the guideline restricts the judges authority to impose rehabilitation and expands the prosecutors administrative role. This misalignment creates legal uncertainty, inconsistent law enforcement practices, and increases the risk of criminalizing victims of narcotics abuse who should receive legal protection and rehabilitation. This study recommends the revocation of the Attorney Generals Guideline Number 18 of 2021 and the establishment of new technical regulations that are more in line with the principles of restorative justice and a progressive legal system, including enhanced inter-agency coordination and capacity building for law enforcement officials in applying a rehabilitative approach.