Tinjauan Yuridis Tentara Anak Lord’s Resistance Army dalam Non-International Armed Conflict di Wilayah Uganda Utara (Studi Kasus Dominic Ongwen)

Juridical Analysis of Child Soldiers in the Lord's Resistance Army in Non-International Armed Conflict in Northern Uganda (Case Study: Dominic Ongwen)

Hukum Humaniter Internasional memiliki peran penting dalam mengatur batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata di dunia internasional. Salah satu larangan yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional adalah penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Namun, masih banyak terjadi perekrutan anak-anak sebagai tentara anak, termasuk dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Uganda Utara dan kelompok bersenjata Lord's Resistance Army (LRA). Dominic Ongwen, salah satu pemimpin brigade LRA, menjadi tersangka LRA pertama yang ditahan oleh International Criminal Court. Ongwen dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kejahatan perang yang dilakukannya, termasuk keterlibatan dalam perekrutan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam brigade yang dipimpinnya. Meskipun International Criminal Court telah memberikan mandat reparasi bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh Ongwen, belum ada kejelasan hukum mengenai status tentara anak LRA dan bagaimana pemenuhan hak mereka setelah putusan International Criminal Court terhadap Ongwen. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui status tentara anak dan bentuk pemenuhan hak terhadap tentara anak LRA setelah putusan International Criminal Court terhadap Ongwen dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini akan membahas penentuan status tentara anak dapat dilihat dari batasan usia minimum, partisipasi dalam konflik bersenjata, dan prinsip pembeda. Bentuk pemenuhan hak terhadap tentara anak LRA juga dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional, terutama dalam Rome Statute. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah putusan ICC terhadap Ongwen, status tentara anak LRA adalah non-kombatan dan mereka berhak mendapatkan reparasi sebagai korban kejahatan.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, tentara anak, putusan ICC, status, hak

IHL has an important role in regulating the permissible and prohibited conduct in armed conflicts in the scope of international law. One of the prohibited acts under IHL is the use of child soldiers in armed conflicts. However, the recruitment of children to be used as child soldiers still occurs, including in the armed conflict between the Government of Northern Uganda and the Lord's Resistance Army (LRA). Dominic Ongwen, a prominent figure within the LRA brigade, became the first LRA suspect to be transferred to the custody of the ICC. Ongwen was sentenced to 25 years in prison for war crimes, including the compulsory recruitment of children under the age of fifteen into the brigade he commanded. Although the ICC judgment found him guilty and mandated reparations for Ongwen's victims, there is still legal ambiguity regarding the status of LRA’s child soldiers and how their rights will be fulfilled following the judgment. This research aims to determine the status of child soldiers and the fulfilment of their rights after the ICC judgment against Ongwen, using a normative juridical method with legislative, case-based, and conceptual approaches. The research examines the determination of the status of LRA’s child soldiers may be ascertained by considering factors such as the establishment of minimum age, the extent of their participation in armed conflict, and adherence to the principle of distinction. Additionally, this research will explore the provisions within various international conventions, with particular emphasis on the Rome Statute, that relate to the fulfilment of the rights of LRA’s child soldiers. The findings of this research indicate that the status of LRA’s child soldiers after the ICC judgment against Ongwen is non-combatant, and they are entitled to reparations as victims of crimes.

Keywords: IHL, child soldiers, ICC judgment, status, rights