Juridical Analysis Of Legal Protection Regarding The Rights Related To Performers In Connection With Showing Film Via Application TelegramÂ
Kemajuan pesat teknologi digital telah menyebabkan meningkatnya pelanggaran terhadap hak terkait yang dimiliki oleh para pelaku dalam film, khususnya melalui platform Telegram yang memfasilitasi distribusi ilegal film tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak terkait pelaku melalui aplikasi Telegram serta merumuskan perlindungan hukum yang tepat berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyiaran film melalui aplikasi Telegram tanpa persetujuan pemegang hak terkait merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 95 dan 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.Tindakan tersebut merugikan yang memiliki hak ekonomi atas karya sinematografi. Perlindungan hukum terhadap pelaku dapat ditempuh melalui gugatan pedata atas ganti rugi serta penghentian distribusi ilegal melalui pengadilan niaga. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan digital untuk mencegah penyalaggunaan aplikasi telegram berbasis pesan dalam distribusi film ilegal.
Kata Kunci: Hak Terkait, Karya Sinematografi, Telegram
The rapid advancement of digital technology has led to an increase in violations of related rights held by performers in films, particularly through the Telegram platform, which facilitates the illegal distribution of films without authorization. This study aims to analyze the forms of legal violations against performers’ related rights through the Telegram application and to formulate appropriate legal protections based on the applicable regulations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, and it relies on primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that broadcasting films through the Telegram application without the consent of the related rights holders constitutes an unlawful act, as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code and Article 9 paragraph (1) in conjunction with Articles 95 and 99 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Such actions harm performers who hold economic rights to the cinematographic works in which they appear. Legal protection for performers can be pursued through civil lawsuits for damages and through the termination of illegal distribution via commercial courts. In addition, there is a need to strengthen regulation and digital supervision to prevent the misuse of messaging-based applications for the illegal distribution of films.
Keywords: Related Rights, Cinematographic Works, Telegram Application