Analisis Yuridis Kewajiban Debitur Pailit Membayar Utang Pajak Dalam Putusan Nomor: 02/Renvoi Prosedur/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Judicial Analysis Of Bankrupt Debtor's Obligation To Pay Tax Debts In Decision Number: 02/Renvoi Prosedur/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya dapat dinyatakan pailit, dan kreditur berhak menagih piutangnya melalui kurator. Dalam perkara PT. Metro Batavia pada Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, salah satu krediturnya, KPP Madya Jakarta Pusat, menemukan bahwa tagihan pajaknya ditolak oleh kurator. Karena hakim pengawas tidak berhasil menyelesaikan sengketa, perkara diajukan ke pengadilan niaga melalui renvoi prosedur. Penelitian ini membahas permasalahan terkait apakah dasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan atas utang pajak dalam Putusan Nomor 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst ditolak dan bagaimana kedudukan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai kreditur preferen dalam boedel pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta menganalisis kedudukan kreditur dalam distribusi harta pailit PT. Metro Batavia, khususnya KPP Madya Jakarta Pusat sebagai kreditur preferen. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan pengajuan utang pajak penghaslan badan tahun 2010 adalah suatu kelalaian karena tidak memperhatikan ketentuan hakim pengawas. Kedua, kedudukan KPP Madya Jakarta Pusat berada di poisisi ketiga dalam pembagian boedel pailit.

A debtor unable to pay off their debt can be declared bankrupt, and creditors have the right to claim their receivables through a curator. In the case of PT. Metro Batavia in Decision No. 77/Bankrupt/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, one of its creditors, KPP Madya Jakarta Pusat, found that its tax claim was rejected by the curator. Since the supervisory judge failed to resolve the dispute, the case was submitted to the commercial court through renvoi procedure. This research discusses the issues related to the basis of the judge's consideration in rejecting the petition for tax debt in Decision Number 02/Renvoi Procedure/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst and the position of KPP Madya Jakarta Pusat as a preferred creditor in the bankruptcy estate. This study aims to examine the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 02/Renvoi Procedure/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst and analyze the position of creditors in the distribution of PT. Metro Batavia's bankruptcy assets, particularly KPP Madya Jakarta Pusat as a preferred creditor. This research is normative, using case, statutory, and conceptual approaches, analyzed prescriptively. The results show that the submission of the 2010 corporate income tax debt was an oversight due to neglecting the supervisory judge's provisions. Secondly, KPP Madya Jakarta Pusat ranks third in the distribution of the bankruptcy estate.