PENGATURAN HAK SUARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) DI INDONESIA

THE RULE OF VOTE IN DECISION MAKING REGARDING ABOUT MANAGEMENT THE ASSOCIATION OF OWNERS AND RESIDENTS OF FLATS (PPPSRS) IN INDONESIA

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) memiliki peranan penting dalam rumah susun. PPPSRS berfungsi untuk mengurus semua hak bersama yang terdapat dalam rumah susun, diantaranya bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Kebijakan PPPSRS sendiri sudah diatur dalam UU Rusun dan PP Rusun. Namun, mengenai pembentukan PPPSRS belum diatur secara jelas didalam UU Rusun. Pada tahun 2018, dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR No.23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. dikeluarkannya permen tersebut membuat ramai dikalangan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), hal tersebut dikarenakan permenpupr tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatasnya. Pasal 19 permenpupr No.23/2018 secara tidak langsung menjelaskan adanya hak suara pemilihan. Hak suara tersebut untuk memilih kepengurusan dan pengawas PPPSRS. Pengaturan dalam pasal 19 permenpupr No.23/2018 tersebut tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan diatasnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan mengenai hak suara PPPSRS dalam peraturan perundang-undangan rumah susun serta untuk mengetahui apakan permenpupr No.23/2018 merupakan peraturan pelaksana mengenai PPPSRS.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis/sejarah. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaturan baru mengenai hak suara pemilihan kepengurusan dan pengawas PPPSRS yang terdapat dalam pasal 19 permenpupr No.23/2018. Aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam pasal 77 UU Rusun, pasal 55 PP Rusun. Selain itu, pengaturan hak suara pemilihan kepengurusan dan pengawas PPPSRS tidak pernah diatur dalam UU Rusun dan PP Rusun. Pembentukan permen PUPR No.23/2018 bukan didasarkan kepada delegasi kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. UU Rusun hanya mengamanatkan adanya pembentukan peraturan pemerintah sebagai pengaturan lanjut mengenai PPPSRS. Dengan demikian permenpupr No.23/2018 bukan merupakan peraturan pelaksaan dari peraturan perundang-undangan rumah susun. Selain itu, materi muatan yang diatur dalam permenpupr No.23/2018 tidak melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.

Kata kunci: Pengaturan, Hak Suara, PPPSRS.

The Association of Owners and Residents of Flats (PPPSRS) has an important role in flats. PPPSRS functions to take care of all shared rights contained in the flats, including shared parts, shared objects, and shared land. PPPSRS policy itself has been regulated in the Stacking Law and the Stacking PP. However, regarding the formation of PPPSRS has not been clearly regulated in the Flats Law. In 2018, the issuance of Minister of PUPR Regulation No.23 of 2018 concerning Association of Owners and Residents of Flats Units. the issuance of the candy made a crowd among the Indonesian Housing Association Association (P3RSI), it was because the Permenpupr was considered not in accordance with the provisions of the legislation above. Article 19 Permenpupr No.23 / 2018 indirectly explains the voting rights. The voting right is to elect the PPPSRS management and supervisor. The provisions in article 19 Permenpupr No.23 / 2018 have never been regulated in the legislation above. The purpose of this study is to determine the regulation of the PPPSRS voting rights in the statute of flats and to determine whether Permenpupr No.23 / 2018 is an implementing regulation regarding PPPSRS.

This type of research used in this research is normative legal research using a legislation research approach, concept approach, and historical / historical approach. Types of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal material is done by the method of library study which is then processed by the selection of legal materials in data processing techniques. Legal materials are then drawn conclusions and then provide a prescriptive about the results of research.

The results of this study indicate that there is a new regulation regarding the voting rights of the PPPSRS management and supervisory election contained in article 19 Permenpupr No.23 / 2018. The rule is not in accordance with the provisions of the legislation above, namely the provisions contained in article 77 of the Condominium Law, article 55 of the PP Condominium. In addition, the regulation on voting rights for PPPSRS management and supervisors has never been regulated in the Flats Law and the Flats Bill. The establishment of PUPR Minister Regulation No.23 / 2018 is not based on the delegation of authority to make laws and regulations. The Condominium Law only mandates the establishment of government regulations as a further regulation regarding PPPSRS. Therefore Permenpupr No.23 / 2018 is not a regulation to implement the regulations of apartment buildings. In addition, the material content regulated in Permenpupr No.23 / 2018 does not see the provisions of the legislation above it.

Keywords: Regulation, Vote, PPPSRS