Implementasi Hak Pekerja Sebagai Penjaga Kedai Kopi Terkait Waktu Kerja di KofiBrik Surabaya
Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai Pasal 77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 21 ayat (2) PP No. 35/2021 dijelaskan waktu kerja selama seminggu adalah 40 jam, namun masih ada sebanyak 6,9% pekerja yang bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan salah satunya di KofiBrik Surabaya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan pekerja kedai kopi perlu mendapatkan hak terkait waktu kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan implementasi hak pekerja kedai kopi di KofiBrik Surabaya terkait waktu kerja. Metode penulisan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penulisan ini adalah adanya dampak negatif yang didapatkan pekerja kedai kopi apabila bekerja melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun penjaga kedai kopi merupakan pekerjaan yang fleksibel saat dilakukan menyesuaikan dengan keramaian kedai kopi dan dianggap sebagai pekerjaan yang spesifik namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pekerjaan diluar bidang tugasnya. Implementasi waktu kerja di KofiBrik Surabaya juga belum sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 21 ayat (2) PP No. 35/2021 yang menerapkan waktu kerja selama 10 jam perharinya atau 50 jam perminggunya, apabila dalam seminggu pekerja bekerja selama 5 hari dengan waktu libur 1-2 hari.
Kata Kunci : implementasi hak pekerja, pekerja kedai kopi, waktu kerja
Employers are required to carry out the provisions of working time in accordance with Article 77 paragraph (1) of the Manpower Law. In Article 77 paragraph (2) of the Manpower Law jo. Article 21 paragraph (2) of PP No. 35/2021 explains that the working time for a week is 40 hours, but there are still as many as 6.9% of workers who work beyond the specified time limit, one of which is at KofiBrik Surabaya. This paper aims to find out the reasons why coffee shop workers need to get rights related to working time in accordance with applicable laws and regulations and the implementation of the rights of coffee shop workers in KofiBrik Surabaya related to working time. The writing method uses empirical legal research methods. Data collection by observation, interviews and documentation. The data were analyzed descriptively qualitatively. The result of this writing is that there is a negative impact that coffee shop workers get if they work beyond the predetermined time limit. Although the coffee shopkeeper is a flexible job when done in accordance with the crowds of the coffee shop and is considered a specific job, in its implementation there are still many jobs found outside its field of duty. The implementation of working time in KofiBrik Surabaya is also not in accordance with the provisions of Article 77 paragraph (2) of the Manpower Law jo. Article 21 paragraph (2) of PP No. 35/2021 which applies working time for 10 hours per day or 50 hours per week, if in a week workers work for 5 days with a holiday time of 1-2 days.
Keywords : implementation of workers' rights, coffee shop workers, working time