Public Private Partnership (PPP) Pada Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto

Public Private Partnership (PPP) at the Center for Waste Management and Hazardous and Toxic Waste (PPSLB3) in Mojokerto

Permasalahan lingkungan di Jawa Timur adalah belum optimalnya pengolahan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tidak tersedianya pusat instalasi pengolahan limbah B3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Public Private Partnership (PPP) melalui PT. Pratama Jatim Lestari dengan PT. Jatim Maju Jaya untuk membangun Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto. Kehadiran PPSLB3 menjadi sektor bisnis baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan produktivitas sampah dan limbah B3. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi didapat dari narasumber dan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teori yang digunakan berasal dari Hodge dan Greve dengan enam indikator, yaitu: kewajiban pemerintah dan swasta, pembagian kewenangan, kepastian hukum, komunikasi dan kerja sama, pengelolaan risiko, dan pengawasan dan akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan skema PPP dapat mengatasi keterbatasan anggaran pada proyek PPSLB3. Pratama Jatim Lestari telah melakukan pemenuhan perizinan pembangunan dan operasional PPSLB3 agar dampak lingkungan dapat diminimalisir dan telah melakukan pengelolaan risiko secara teknis dan non teknis. Hasil temuan penelitian adalah kewajiban pemerintah dan swasta yang tidak terasosiasikan antara peraturan dan dokumen perjanjian serta inkonsistensi periode/masa kontrak kerja sama. Rekomendasi penelitian adalah integrasi informasi kerja sama dalam bentuk peraturan/dokumendokumen yang dapat diakses publik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Public Private Partnership (PPP), Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Permasalahan Lingkungan

Environmental problems in East Java are the suboptimal processing of garbage and hazardous and toxic waste (B3) and the unavailability of a B3 waste treatment plant center. The East Java Provincial Government conducted a Public Private Partnership (PPP) through PT Pratama Jatim Lestari with PT Jatim Maju Jaya to build a Waste and Hazardous and Toxic Waste Management Center (PPSLB3) in Mojokerto. The presence of PPSLB3 is a new business sector to increase the Regional Original Revenue (PAD) of the East Java Provincial Government by utilizing the productivity of waste and hazardous and toxic waste. Qualitative research with descriptive method. Information is obtained from sources and supporting data obtained by interview, observation, literature study, and documentation. The theory used comes from Hodge and Greve with six indicators, namely: government and private obligations, division of authority, legal certainty, communication and cooperation, risk management, and supervision and accountability. The analysis shows that the PPP scheme can overcome budget constraints in PPSLB3 projects. PT Pratama Jatim Lestari has fulfilled the development and operational permits of PPSLB3 so that environmental impacts can be minimized and has carried out technical and non-technical risk management. The research findings are government and private obligations that are not associated between regulations and agreement documents and inconsistencies in the period / period of cooperation contracts. Research recommendations are the integration of cooperation information in the form of regulations/documents that can be accessed by the public and do not conflict with laws and regulations.

Keywords: Public Private Partnership (PPP), Waste and Hazardous Waste Management, Environmental Issues