ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LURAH DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH

LEGAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN ISSUING LAND CERTIFICATES AS A REQUIREMENT FOR LAND REGISTRATION

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan lurah dalam penerbitan surat keterangan tanah (SKT) sebagai salah satu syarat dalam pendafataran hak tas tanah. Adapun Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjjukan bahwa secara yuridis kewenangan lurah dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di dasarkan atas ketentuan pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dan (2), serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dipahami bahwa Lurah memiliki peran penting dalam proses administrasi pertanahan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayahnya. Sedangkan akibat hukum atas tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan klurah dalam pererbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat dalam pendafataran hak atas tanah merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius, baik secara pidana, perdata, maupun administratif yang dimana bergantung pada bentuk dan dampak dari penyalahgunaanya. Dimana terjadinya penyalahgunaan wewenang dari lurah dalam rangka penerbitan surat keterangan tanah (SKT) dapat menimbulkan konsekuensi hukum jangka panjang yang berdampak pada munculnya berbagai kasus hukum di kemudian hari

This study aims to examine the authority of village heads in issuing land certificates (SKT) as one of the requirements for registering land rights. The research method used in this study is normative legal research, employing a legal and conceptual approach. The data sources include primary and secondary legal sources. The data collection technique is literature review. The processing and analysis of legal materials used in the writing employ qualitative analysis methods. The research findings indicate that, legally, the authority of village heads/mayors in issuing Land Certificates (SKT) is based on the provisions of Articles 7, 8, 24, 26(1) and (2), as well as Article 39 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, it can be understood that the Village Head plays an important role in the land administration process, particularly in supporting the implementation of land registration in their area. Meanwhile, the legal consequences of abuse of authority by village heads/lurah in issuing Land Certificates (SKT) as one of the requirements for registering land rights constitute unlawful acts that can result in serious legal consequences, both criminal, civil, and administrative, depending on the form and impact of the abuse. The occurrence of abuse of authority by village heads/lurah in the issuance of Land Certificates (SKT) can result in long-term legal consequences that may lead to various legal cases in the future