Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Implementation of the Public Information Disclosure Policy at the Investment Office and One Stop Integrated Licensing Service in Lamongan Regency

Kebebasan Informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Adapun juga kondisi yang terjadi di Kabupaten Lamongan yakni masih rendahnya keterbukaan informasi publik, hal ini ditandai dengan animo dan respon badan publik untuk melakukan daftar informasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Penelitian ini mengambil fokus pada muatan informasi publik dalam Website DPMPTSP Kabupaten Lamongan, menurut UU KIP yaitu terkait informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi diumumkan setiap saat, informasi secara sertamerta dan informasi yang dikecualikan. Tujuan Penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan maupun pada media digital yang digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan informasi publik. Hasil diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial ekonomi politik sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumberdaya yang perlu ditingkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran dan pemahaman daftar informasi yang harus dipublikasikan kepada seluruh staff.

          Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan