Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo)

Adanya virus COVID-19 telah membuat masyarakat yang terjangkit melakukan isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit, hal ini tentunya berdampak pada peningkatan jumlah limbah infeksius yang dihasilkan. Limbah infeksius termasuk kedalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup serta kelangsungan makhluk hidup. Kabupaten Sidoarjo yang pernah menjadi daerah zona merah persebaran COVID-19 tentu tidak terhindarkan dari permasalahan limbah B3 yang dihasilkan oleh sektor pelayanan kesehatan maupun masyarakat. Pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dan kebersihan selaku pelaksana urusan wajib lingkungan hidup perlu menjawab isu lingkugan hidup terkait pengelolaan limbah B3 pada tingkat daerah agar prinsip sedekat mungkin dan secepat mungkin dalam pengelolaan limbah B3 dapat terpenuhi. Fokus penelitian menggunakan teori peran pemerintah yang terdiri dari peran pemerintah selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak lima orang, sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumen-dokumen resmi dan laporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan dan memenuhi perannya seperti teori peran yang dikemukakan oleh Siagian, hanya saja perlu adanya penyempurnaan pada beberapa metode yang diciptakan. Diperlukan kesadaran dan ketaatan dari masyarakat maupun pelaku usaha/kegiatan untuk meminimalkan penggunaan alat atau bahan yang dapat menimbulkan limbah B3.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Lingkungan Hidup, Limbah B3.

The COVID-19 pandemic in Indonesia is closely related to increase infectious waste produced by medical personnel and the public. Many people are infected COVID-19, the hospitals capacity can impact and the amount of  infectious waste generated is increase. Infectious waste includes in the B3 waste category, which contains hazardous and toxic materials that can pollute, damage, and endanger the environment, health, and the survival of living things. Sidoarjo Regency which ever be a red zone area for the spread of COVID-19, certainly unavoidable from the problem of B3 waste. The regional government through DLHK Sidoarjo as the executor of mandatory environmental affairs need to answer the issues of  B3 waste management at the regional level to fulfill the precautionary principle and proximity principle of B3 waste management.. The focus of this research uses government role theory which highlights the government role as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and self implementer.  This research using descriptive research methods and qualitative approaches, the results show that the government has fulfilled their role. Some of their methods need to be improvement and awareness from the public or business actors/activities needed to minimize the usage of tools or materials that can generate B3 waste.

Keywords: Government Role, Environment, Hazardous and toxic waste.