ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 111 PK/TUN/2017 TENTANG SENGKETA  INFORMASI PUBLIK ANTARA WALIKOTA SURABAYA DENGAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)

            Nama                         :           Bagas Mullanda Saputra   

            NIM                            :           15040704112

            Jurusan                      :           S-1 Hukum

            Fakultas                     :           Ilmu Sosial dan Hukum

            NamaLembaga         :           Universitas Negeri  Surabaya

            Pembimbing             :           Tamsil, S.H., M.H.

Pada tahun 2008, dilakukan alih fungsi Waduk Sepat menjadi objek tukar guling dengan pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. Masyarakat Dukuh Sepat keberatan dengan alih fungsi tersebut sehingga member kuasa kepada WALHI Jawa Timur untuk meminta informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya namun tidak diberikan  tanggapan sehingga diperkarakan ke Komisioner KIP Jawa Timur dan  dikabulkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan keberatan atas putusan KIP ke PTUN dan Kasasi namun upaya tersebut menguatkan putusan KIP. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan mengajukan Peninjauan Kembali dan dalam putusannya Nomor 111 PK/TUN/2017 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali. Sampai saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum melaksanakan putusan pengadilan dengan menyerahkan dokumen yang diminta oleh WALHI Jawa Timur.

            Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomer 111 PK/TUN/2017, (2) mengetahui akibat hukum Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mematuhi hasil putusan yang mewajibkan memberikan informasi publik terkait pembebasan tanah waduk sakti sepat serta (3) mengetahui langkah hukum apakah yang ditempuh oleh Walhi atas tidak dipatuhinya putusan Mahakmah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum telah   diolah   kemudian   dianalisis    dengan  menggunakan metode preskriptif.

            Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan 111/PK/TUN/2017 tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan sumber hukum yang berkaitan baik secara formil. Novum yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai Novum karena Novum tersebut tidak bersifat menentukan karena terbit setelah sengketa Keterbukaan Informasi Publik selesai diperiksa oleh KIP. Dokumen-dokumen yang dimohonkan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan informasi publik yang dikecualikan. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wilayah Waduk Sepat adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Kedepannya diperlukan perbaikan terhadap prosedur permohonan informasi publik agar pemohon informasi publik mendapat kejelasan dan kemudahan dalam meminta informasi publik. Diperlukan pula tindakan tegas terhadap pejabat publik yang secara sengaja tidak memberikan informasi publik yang wajib diberikan atau diumumkan secara serta merta.

Kata Kunci : Sengketa Informasi Publik, Pelaksanaan Putusan, Waduk Sakti Sepat.

ABSTRACT

Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 111 PK / TUN / 2017 about Public Information Disputes between the City Government of Surabaya and the Environment Forum (WALHI)

            Name                         :           Bagas Mullanda Saputra   

            NIM                            :           15040704112

            Department               :           S-1 Law

            Fakulty                      :           Social science and law

            Name of Institution :           State University Of Surabaya

            Advisor                      :           Tamsil, S.H., M.H.

In 2008, the function of the Sepat Reservoir was changed into an object of exchange with the developer of PT. Ciputra Surya Tbk. The people of Dukuh Sepat objected to the transfer of functions so as to authorize WALHI East Java to request information from the Surabaya City Government but no response was given so that it was brought to the East Java KIP Commissioner and granted with the Decision of the East Java Provincial Information Commission Number: 100 / II / KI- Prov.Jatim-PS-AMA / 2016. The Surabaya City Government filed an objection to the KIP decision to PTUN and Kasasi but the effort strengthened the KIP decision. The Surabaya City Government submitted a review request and in its decision No. 111 PK / TUN / 2017 stated that they refused the request for reconsideration. Until now the Surabaya City Government has not implemented the court's decision by submitting the documents requested by WALHI East Java.

The purpose of this study is (1) to analyze the basic considerations of judges in the Supreme Court decision No. 111 PK / TUN / 2017, (2) to find out the legal consequences of the Surabaya City Government that does not comply with the results of the ruling that oblige to provide public information related to the acquisition of sepat reservoirs and (3) find out what legal steps taken by Walhi over non-compliance with the decision of the Supreme Court. This research is a normative juridical legal research using a statutory, case and conceptual approach. The legal material of this study consisted of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The legal material of this study consisted of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Legal materials have been processed and then analyzed using prescriptive methods.

The results of the study and discussion explained that the consideration of judges in the Decision 111 / PK / TUN / 2017 was appropriate because it was in accordance with legal sources relating both formally through the Judicial Power Law. The Novum submitted does not qualify as Novum because the Novum is not decisive because it was published after the Public Information Disputes dispute was completed by the KIP. Documents requested that these documents are not exempt public information. The legal steps that can be taken by the Indigenous Law Community of the Sepat Reservoir area are to submit an application to the Chair of the Court for the Court to order the defendant to implement the Court's decision. The Chief Justice of the Court summons the party who lost the law and reprimands (aanmaning) so that the party who loses the case meets the court's decision in a maximum period of 8 (eight) days. Going forward, the improvement of the procedure for requesting public information so that in the future the applicant for public information will get clarity and ease in requesting public information. There is also a need for decisive action against public officials who deliberately do not provide public information that must be provided or announced immediately.

Keywords: Implementation of Decisions, Public Information Disputes Sakti Sepat Reservoir.