Analisis Yuridis Regulasi Penggunaan Sepeda Motor Berbasis Aplikasi untuk Kepentingan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

Juridical Analysis the Use of Application-Based Motorbikes for the Benefit of the Community in Pandemic Corona Virus Disease 2019

Sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang dapat membawa orang dari satu tempat ke tempat lainnya yang mana ketentuan mengenai keberadaan sepeda motor ini diatur dalam UU LLAJ serta Peraturan Pemerintah yakni PP No. 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan PP No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Perkembangan teknologi sepeda motor kini banyak dialih fungsikan untuk penyedia jasa layanan angkutan umum dengan berbasis aplikasi. Menteri Perhubungan menjadikan Permnehub No. 12 tahun 2019 sebagai wadah adanya sepeda motor untuk jasa layanan angkutan umum. Namun, dalam ketentuannya, Pasal 3 ayat (1) Permenhub No.12 tahun 2019 yang menggunakan kalimat “kepentingan masyarakat” bukan menggunakan kalimat “angkutan umum”. Ketidak jelasan aturan ini menciptakan tanda tanya bagi pengguna sepeda motor bahwa bagaimana kedudukan Permenhub No. 12 tahun 2019 menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku buku, jurnal hukum dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sebuah kekaburan norma yang terjadi  pada pasal 3 ayat (1) Permenhub No. 12 tahun 2019. Kekaburan norma pada Permenhub No. 12 tahun 2019 merujuk pada konsep dasar pembentukan peraturan perundang undangan, serta interpretasi gramatikal pada kalimat “kepentingan masyarakat” sehingga menghasilkan jawaban bahwa Permenhub No. 12 tahun 2019 belum memberikan payung hukum terhadap pengguna sepeda motor untuk angkutan umum berbasis aplikasi, serta kalimat angkutan umum dan kepentingan masyarakat merupakan dua konsep yang berbeda dalam peraturan perundang undangan.

Kata Kunci: sepeda motor, kepentingan masyarakat, interpretasi

Motorbikes are a form of transportation that can carry people from one place to another, where the provisions regarding the existence of motorbikes are regulated in the LLAJ Law and Government Regulation namely PP 55 of 2012 concerning vehicles and PP 74 of 2014 concerning road transportation. In the provisions concerning application-based public transport, the Minister of Transportation made Permenhub No. 12 of 2019 as a forum for motorbikes for public transport services. However, in this provisions, Article 3 paragraph (1) Permenhub No. 12 of 2019 which uses the phrase “public interest” does not use the phrase “public transportation”. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials consisting af statutory regulations and secondary legal materials consisting of writings from research resultsm booksm legal journals and scientific articles. The results showed that there was a norm blur that occurred in Article 3 paragraph (1) Permenhub 12 of 2019 which will have multiple interpretations for motorbike users for application based public transport services. The obscurity of norms on Permenhub 12 of 2019 refers to the basic concept of the formation of statutory regulatuons according to Law 12 of 2011 as well as a grammatical interpretation of the sentence “public interest” so as to produce the answer tat Permenhub 12 of 2019 has not provided a legal for motorbike users for application based public transportation, and the sentence for public transportation and the interest of the community are two different concepts in statutory regulations.

Keywords: motorcycle, public interest, interpretation.