KENDALA DAN UPAYA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMENUHAN

HAK ATAS JAMINAN SOSIAL  BAGI PEKERJA

OBSTACLES AND EFFORTS OF TRIPARTITE COOPERATION INSTITUTIONS
 IN LAMONGAN REGENCY IN FULFILLMENT 
OF THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY FOR WORKERS

Salah satu tugas dari Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit adalah turut memecahkan permasalahan ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap pekerja. Persoalannya, di Kabupaten Lamongan masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan hak tersebut. LKS Tripartit Kabupaten Lamongan  menjadi sarana untuk membantu menyelesaikan persoalan terkait pemenuhan hak atas jaminan sosial tenaga kerja tersebut. LKS Tripartit Kabupaten Lamongan merupakan lembaga yang mempersatukan unsur pemberi kerja, serikat pekerja dan pemerintah  yang berperan penting dalam pemecahan permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala yang dialami oleh LKS Tripartit dalam pemenuhan hak tersebut dan bagaimana upaya LKS Tripartit  dalam mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit  memiliki beberapa kendala dalam pemerataan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Lamongan, yaitu keberadaan LKS Tripartit Kabupaten Lamongan yang masih belum diketahui banyak pekerja, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, pendapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja, dan minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh LKS Tripartit Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala tersebut, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke setiap perusahaan serta mengontrol perkembangannya melalui SIWALAN, dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Upaya represifnya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, dan memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak tertib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, LKS Tripartit Kabupaten Lamongan supaya lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja, bagi Disnakertrans Kabupaten Lamongan supaya lebih memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh LKS Tripartit dalam pembuatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja supaya memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua kewajibannya, serta bagi pengurus serikat pekerja supaya lebih giat dalam mengajak pekerja lain untuk bergabung dalam serikat pekerja supaya dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Kata Kunci : Lembaga Kerjasama Tripartit, Pekerja, Jaminan sosial tenaga kerja.

One of the tasks of the Tripartite Cooperation Institution (LKS) is to help solve employment problems. Labor social security is one of the rights inherent in every worker. The problem is, in Lamongan Regency there are still problems related to the fulfillment of these rights. The Lamongan Regency Tripartite LKS is a means to help solve problems related to the fulfillment of the rights to social security for workers. The Lamongan Regency Tripartite LKS is an institution that unites elements of employers, trade unions and the government that play an important role in solving these labor problems. The purpose of this research is to find out and understand what are the obstacles experienced by the Tripartite LKS in fulfilling these rights and how the Tripartite LKS efforts in overcoming these obstacles.

                    The type of research used in this thesis is empirical legal research. The techniques used in collecting data are interviews and documentation. The types of research data used in this thesis are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Tripartite Cooperation Institution has several obstacles in equitable distribution of the fulfillment of labor social security for workers in Lamongan, namely the existence of the Tripartite LKS in Lamongan Regency which is still unknown to many workers, the knowledge of workers who are still lacking about their rights to get social security for workers, workers' opinions are still bad towards the union, and the lack of commitment from the company's leadership in involving their workers as participants in the social security of workers. Preventive and repressive efforts are carried out by the Tripartite LKS of Lamongan Regency to overcome these obstacles, the preventive efforts are by socializing policies in the field of manpower, making visits to each company and controlling its development through SIWALAN, and collaborating with BPJS Employment in Lamongan Regency. The repressive efforts are by holding meetings to solve employment problems, and giving verbal warnings to companies that are not in an orderly manner. Based on the results of the study, the suggestions that can be given by researchers are, the Tripartite LKS of Lamongan Regency to be more intensive in coordinating with employers and workers, for the Lamongan Regency Manpower and Transmigration Office to pay more attention to and follow up on any proposals given by the Tripartite LKS in making policies in the field of Employers must have good faith and strong commitment to carry out all their obligations, as well as for trade union officials to be more active in inviting other workers to join the trade union so that dealing with labor problems can be resolved properly.

Keywords: Tripartite Cooperation Institutions, Workers, Worker Social Security