PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENGEMBANG ATAU DEVELOPER TERKAIT KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA

THE ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT FOR THE DEVELOPER THAT RELATED WITH THE SUBMISSION OF THE RESIDENCE INFRASTRUCTURE AND UTILITY OBLIGATION IN SURABAYA

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengembang, Prasarana, Sarana, dan Utilitas

House is the main daily for everybody. Besides for living, and also as investation for some person. Based on the data from the minister of residence in 2015, the demand of new houses are 800 unit/every year. The increasing of growing population the demand of house. Withcomplete facilities is increasing also. The developers should build the complete facilities and give them to the Surabaya Goverment based on the local regulation number 7 2010 and the mayor regulation number 14 2016. In this reasearch there are a lot offences that has done by the developers, they don’t want to give them to the Surabyaya Goverment. The rules don’t run well. The purpose of this research is to know how the enforcement of the administrative law and wht factor that hider offences the enforcement of the administrative law for the developer related with the obligation of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment. This research uses sociology juridical. The collection of the data had done through interview and documentation. The analysis data has used is qualitative descriptive. The result of this research is showed that the enforcement of the administrative law for the developer of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment has not run well yet. The offences that is faced by the goverment of residence in doing the enforcement of the administrative law for the developer of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment is the position of the developer. Thry are missing the coordination with the vertical agency that needs time and the problems are also need accompaniment from the other elements and also from the expests.

Keywords : The enforcement law, Developer, Facilities