Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

PENERAPAN SISTEM SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Kode Dokumen : 0027/FE-ADPER/2021

Penulis Utama : WIWIN NUR KARMILASARI

NIM Penulis Utama: 17080314024

Tahun : 2021

Judul ID :

PENERAPAN SISTEM SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Judul EN :

IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE TARGET SYSTEM (SKP) IN THE PEOPLE'S WELFARE SECTION (WELFARE) BOJONEGORO REGENCY GOVERNMENT OFFICE

Sumber : UNESA - Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Jurusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran - 17080314024 - 2021

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peraturan mengenai penilaian kinerja negeri sipil, yaitu peraturan pemerintah No. 46 Th 2011 yang sudah lama diberlakukan di kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bojonegoro, Jawa Timur namun baru diberlakukan pada akhir tahun 2013. Tujuan penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana Proses penilaian SKP dengan adanya kendala yang ditemukan. di kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro unit Kesejahteraan Rakyat dan menganalisis kelemahan. Sistem penilaian prestasi kerja saat ini berbeda dengan sistem SKP penilaian kinerja sebelumnya dengan sebutan nama DP3, pada SKP tersebut pegawai ikut terlibat aktif dalam menentukan rencana penilaian SKP dengan kurun waktu selama satu tahun kedepan, karena sistem penilaian ini dikatakan masih baru bagi para pegawai maka dibutuhkan penyesuaian dengan melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan dari bidang kepegawaian kantor Pemkab Bojonegoro. peneliti mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan sistem penilaian SKP di kantor pemkab Bojonegoro. Pada kantor tersebut ditemukan bahwa penerapan penilaian SKP sudah berjalan cukup objektif untuk aspek-aspek kualitatif, aspek

kualitas dan aspek perilaku kerja, namun dirasa masih belum begitu objektif pada aspek waktu dan aspek biaya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif., dengan teknik pengambilan subyek dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada pegawai Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bojonegoro Jawa Timur yang didapat dari hasil penelitian adalah dalam penilaian SKP masih menerapkan proses penilaian secara manual, namun dalam pengisian menggunakan format dari BKKP Bojonegoro, untuk nilai SKP berdasarkan dari penilai dalam masing-masing kantor bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses penilaian SKP dengan adanya kendala yang ditemukan. dalam menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menerapkan sistem penilaian kinerja SKP masih dalam masa penyesuaian. Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam menerapkan SKP antara lain: (1) belum seluruh pegawai PEMKAB menguasai Teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang menangani SKP; (2) fasilitas teknologi kurang memadai; (3) kurang adanya ketegasan dalam penentuan batas waktu pengisian maupun pengumpulan dan uraian tugas jabatan untuk penelitian dan pengolah data PEMKAB Bojonegoro SKP Kurang sesuai dengan tugas mereka di Kantor.

Keywords; kelemahan sistem penilaian skp, proses penilaian skp, sistem penilaian manual.

Abstrak EN :

This research is motivated by the existence of regulations regarding civil service performance appraisal, namely government regulation no. 46 of 2011 which has long been implemented at the District Government Office (PEMKAB) Bojonegoro, East Java, but was only implemented at the end of 2013. The purpose of this study was to find out how the SKP assessment process was with the obstacles found. at the Bojonegoro District Government office in the People's Welfare unit and analyze the weaknesses. The current work performance appraisal system is different from the previous SKP performance appraisal system with the name DP3, in the SKP employees are actively involved in determining the SKP appraisal plan for a period of one year ahead, because this appraisal system is said to be new for employees, it is needed adjustments by conducting guidance, socialization and assistance from the field of staffing the Bojonegoro Regency Office. The researcher tries to provide an explanation of how the application of the SKP assessment system at the Bojonegoro district government office. At the office, it was found that the implementation of the SKP assessment had been running quite objectively for qualitative aspects, quality aspects and work behavior aspects, but it was

still not so objective in terms of time and cost aspects. The researcher used a qualitative research method with a descriptive approach, with the technique of taking the subject in this study, namely purposive sampling. Researchers used data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. For employees of the Bojonegoro Regency Government (PEMKAB) East Java, the results obtained from the results of the research are that the SKP assessment still applies a manual assessment process, but in filling out the format from the Bojonegoro BKKP, the SKP value is based on the appraiser in each field office. The purpose of this study is to find out how the SKP assessment process with the obstacles found. in ensuring the objectivity of fostering Civil Servants (PNS) in implementing the SKP performance appraisal system is still in the adjustment period. The results of the study indicate that there are weaknesses in implementing SKP, including: (1) not all PEMKAB employees have mastered technology, lack of human resources to handle SKP; (2) inadequate technological facilities; (3) lack of firmness in determining the deadline for filling out as well as collecting and job descriptions for research and data processing PemKAB Bojonegoro SKP Not in accordance with their duties in the office.

Keywords; the weakness of the skp assessment system, the skp assessment process, the manual grading system.

Tautan Artikel

File Abstrak

File Lampiran