Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang alokaskan untuk daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan uusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembinaan DAK dilakukan agar Kabupaten/Kota penerima DAK dapat melaksanakan penyelenggaraan DAK sesuai dengaaturan yang berlaku. Pembinaan DAK pada bidang jalan Nasional Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembinaan penyelenggaraan DAK di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur.

                Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif kualitatif.Pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.  Analisis data  kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data,reduksi data, penyajian data (display data), dan penyimpulan/verifikasi.

                Hasil penelitian mendekripsikan bahwa implementasi Pembinaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu indikator komunikasi meliputi sub indikator transmisi,kejelasan dan konsistensi sudah cukup baik. Namun  sub indikator transmisi memiliki kendala yaitu masih ada informasi yang belum tersampaikan dengan baik kepada pihak yang dibina. Indikator sumber daya meliputi sumber daya manusia,sumber daya anggaran,sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan sudah cukup baik namun ada kendala pada sumber daya manusia yaitu sering bergantinya petugas pelaporan yang dibina yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota yang menyebabkan terlambatnya pelaporan DAK. Indikator disposis meliputi sub indikator rekrutmen dan insentif yang memiki kendala karena insentif khusus untuk pegawai pelaporan DAK tidak diberikan disemua daerah yang mempengaruhi disposisi atau sikap pelaksana. Indikator struktur birokrasi meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi yang berjalan dengan baik. Dengan adanya PERMEN PUPR Nomor 21 Tahun 2017 sebagai SOP pembinaan DAK sedangkan fragmentasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Jawa Timur berupa koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota penerima DAK.

                Saran yang diberikan yaitu diharapkan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Jawa Timur memberikan bimbingan teknis kepada petugas DAK Kabupaten/Kota penrima DAK yang berganti, dan juga diberikan kriteria khusus untuk pembina DAK ataupun yang dibina serta seharusnya insentif diberikan secara merata.

Kata Kunci : Implementasi,Pembinaan DAK  

Special Allocation Funds (DAK) are funds originating from the APBN which are allocated for certain regions with the aim of funding special activities which are regional funds in accordance with national priorities. DAK development is carried out so that DAK recipient districts / cities can implement DAK in accordance with applicable regulations. The development of DAK in the field of the National Road in East Java Province was carried out by the East Java Province National Road Planning and Supervision Work Unit. The purpose of this study was to describe the implementation of DAK implementation guidance in the East Java Province National Road Planning and Monitoring Work Unit.

This research is a qualitative desktiptif research. Data collection is done in 3 (three) stages, namely through interviews, observation, and documentation.

                     Analysis of qualitative data used in this study includes 4 (four) stages, namely data collection, data reduction, data presentation (display data), and conclusions / verification.

                    The results of the study describe that the implementation of Guidance for the Implementation of Special Allocation Funds (DAK), namely communication indicators covering sub-indicators of transmission, clarity and consistency are quite good. However, the transmission sub-indicator has constraints, namely there is still information that has not been conveyed well to the party being fostered. Indicators of resources including human resources, budgetary resources, equipment resources and information resources and authority are good enough but there are constraints on human resources, namely the frequent change of staff who are fostered, namely the District / City Public Works Department which causes late reporting DAK. Disposal indicators include sub-indicators of recruitment and incentives that have constraints because special incentives for DAK reporting employees are not given in all regions that affect the disposition or attitude of the implementer. Indicators of bureaucratic structure include Standard Operating Procedure (SOP) and fragmentation that are going well. With the existence of the PUPR PERMEN Number 21 of 2017 as the SOP for DAK development while the fragmentation carried out by the East Java National Road Planning and Supervision Work Unit in the form of coordination and consultation with the DAK District / City Public Works Agency.

                    The advice given is that it is expected that the East Java National Road Planning and Supervision Work Unit provides technical guidance to the DAK District / City DAK officers who change, and also given specific criteria for DAK coaches or those who are fostered and incentives should be given equally.

Keywords: Implementation, Development of DAK