Analisis Penerapan Standar Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surabaya

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya menunjukkan perlunya penanganan khusus dari pemerintah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga pemerintah daerah yang menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar layanan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan pengaduan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori standar pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022. Subjek penelitian meliputi pihak UPTD PPA, penerima manfaat, dan masyarakat umum di Kota Surabaya. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan UPTD PPA telah berjalan dengan baik tetapi belum optimal. Persyaratan pelayanan pengaduan mudah dipenuhi serta sistem dan mekanisme layanan tersusun secara jelas. Penerapan pelayanan dilakukan sesuai prosedur, meskipun penanganannya bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus. Namun, ditemukan ketimpangan antara jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah staf UPTD PPA. Jangka waktu pelayanan pengaduan umumnya kurang dari 12 jam dan pelayanan di UPTD PPA tidak dikenakan biaya. Produk pelayanan telah digunakan dengan baik. UPTD PPA tidak memiliki standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat yang mandiri terkait penyampaian keluhan dan saran. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, penambahan sumber daya, peningkatan transparansi informasi pelayanan, penyediaan rumah aman untuk korban perempuan dewasa, dan pengembangan standar operasional prosedur yang lebih komprehensif pada proses penyampaian keluhan dan saran.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual

Sexual violence against women and children is a complex social problem. The high prevalence of violence against women and children in Surabaya City highlights the need for specialized government interventions. The District Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) is a local government agency that provides protective services for women and children. This study aimed to analyze the implementation of service standards for women and child protection in handling sexual violence complaints at the UPTD PPA in Surabaya. A qualitative descriptive method was employed, using the theory of service standards based on the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 2 of 2022. Research subjects included UPTD PPA staff, beneficiaries, and the general public in Surabaya. Data was collected through interviews, observations, and document analysis. Research findings indicate that the service standards of the UPTD PPA have been implemented well but are not yet optimal. The requirements for complaint services are easily met, and the service system and mechanisms are clearly structured. Service delivery is conducted in accordance with procedures, although handling varies depending on the complexity of the case. However, a discrepancy was found between the number of cases handled and the number of UPTD PPA staff. The service response time is generally less than 12 hours, and UPTD PPA services are free of charge. Service products have been well utilized. The UPTD PPA lacks a standard operating procedure and an independent customer satisfaction survey related to complaints and suggestions. Several aspects need improvement, including increased socialization and education, additional resources, improved transparency of service information, the provision of safe houses for adult female victims, and the development of a more comprehensive standard operating procedure for handling complaints and suggestions.

Keywords: Public Services, Service Standards, Protection of Women and Children, Sexual Violence