ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1343/K/Pdt/2021 MENGENAI BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN

ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1343/K/Pdt/2021 REGARDING THE EXPIRATION OF THE PERIOD OF BUILDING USE RIGHTS ABOVE MANAGEMENT RIGHTS

Kasus perpanjangan atas ruko SHGB diatas Tanah HPL dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Pdt/2021. Adanya pencegahan dalam permohonan perpanjangan jangka waktu SHGB yang telah diajukan oleh Penggugat membuat Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan perpanjangan atas sertipikat HGB miliknya sehingga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu HGB. Majlis Hakim menolak permohonan Penggugat dengan salah satu pertimbangan hakimnya adalah Pencegahan Perpanjangan jangka waktu HGB atas objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaan ketentuan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis prespektif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kekaburan dalam putusan hakim mengenai perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Putusan hakim hanya fokus terhadap status kepemilikan atas bangunan tersebut serta pencegahan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat-syarat dalam melakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan.

Kata Kunci: Pemblokiran, Putusan Pengadilan, Jangka Waktu

The case of an extension of SHGB's shop over HPL Land in Supreme Court Decision No. 1343/K/Pdt/2021. The prevention of SHGB's request for an extension of the period of SHGB that had been filed by the Plaintiffs was aggravated by not being able to renew his HGB certificate, which states that the South Sulawesi Regional Board of Corporations was a violation of the law, because the Registrar of South Sulawesi Regional CompaniesHe felt he had met the requirements in performing an extension of HGB's The Majlis Judge rejected the Plaintiff's request with one of the judges' considerations was that the Prevention of Extension of the HGB's term on the subject was not a violation of the law but the implementation of the requirements as specified by the Regulation of the Agrarian State/Head of National Land Agency Number 9 1999 on the Regulation of Granting and Revocation of the State Land Rights and Management Rights. The purpose of this study was to analyze the judge's considerations and the legal consequences of the ruling. The research method used in this study is the study of normative law which is the study of law by examining library materials or secondary data using legislation approaches, conceptual approaches and case approaches with primary, secondary sources of legal material. The method of collecting legal materials uses library studies with prespective analysis techniques. The result of this study was a blurring in the judge's decision on the extension of the Certificate of Rights of the Building. The judge's decision only focused on the status of ownership of the building as well as the prevention of extension of the Certificate of Rights of the Building Use, which should also be considered as a requirement for extension of the Building Use Rights.

Keywords: Blocking, Court Ruling, Time Fram