ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1213/PDT.G/2020/PA.SDA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK 

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1213/PDT.G/2020/PA.SDA CONCERNING CANCELLATION OF MARRIAGE AND CONSEQUENCES ON THE POSITION OF CHILDREN

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat intern dalam perkawinan.Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan tersebut telah melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo  dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tergugat telah melanggar syarat intern dan ekstern suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut termasuk suatu perkawinan clandestine yaitu perkawinan yang sah memenuhi persyaratan tetapi terdapat cacat yuridis  didalamnya yaitu karena adanya unsur kebohongan dengan merubah status kawin  menjadi status duda mati. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sidoarjo terdapat dalam  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) huruf  a Undang-Undang Perkawianan dan  Pasal 75 Kompilasi Hukum  Islam.  Kedudukan  anak yang lahir dari pembatalan perkawinan kedua orang tuanya secara yuridis tetap dianggap anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.

Kata Kunci :Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak

Marriage annulment is a marriage that does not meet the internal requirements of a marriage. Marriage annulment can occur because of lies, The conditions for a valid marriage are not met.The annulment of the marriage has violated conditions for the validity of marriage, namely Article 9 in conjunction with Article 3 and Article 4 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 letter Compilation of Islamic Law. This study aims to find out how the judge's considerations in deciding annulment of marriage at Sidoarjo Religious Court and how the position of children born from case of marriage annulment in Sidoarjo Religious Court. This research uses normative research methods. The approach used in research is the (statutory approach) and (case approach). The results of research and discussion show  the annulment of marriage occurred because the defendant had violated internal and external requirements of a marriage so that the marriage was included in a clandestine marriage, namely a legal marriage meets the requirements but there are juridical defects in it, namely because of the element of lying by changing marital status to status dead widower. The judge's consideration in deciding annulment of marriage at Sidoarjo Religious Court is contained in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. The decision on marriage annulment does not apply retroactively to children born of an annulled marriage. As contained in Article 28 paragraph (2) letter a of the Marriage Law and Article 75 of the Compilation of Laws of Islam. Juridically, the position of a child born from the annulment marriage of his parents is still considered a legal child, even though juridically there has never been a marriage of his parents.

Keywords : Marriage Cancellation, Child Position