TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MASIH ADA HUBUNGAN KELUARGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 458/Pid.Sus/ 2019/PN Trg)

Putusan Pengadilan   Negeri   Tenggarong  Nomor   458/ Pid.Sus/ 2019/PN Trg,  menyatakan   bahwa   HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak dan terbukti masih ada hubungan keluarga dengan korban. Putusan  tersebut tidak mempertimbangkan status terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui ketepatan putusan no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang memutuskan perkara pidana terhadap anak berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg tidak tepat karena jika dikaitkan dengan tempus delicti, penggunakan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  dikualifikasikan melanggar asas lex posteriori derogat legi priori. Dakwaan penuntut umum menjadi alasan utama kesalahan dalam penuntutan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan yang berdampak pada pemberian pertimbangan hukum dan proses penjatuhan putusan oleh hakim. Akibat hukum yang timbul dalam pelanggaran asas lex posteriori derogat legi priori tersebut adalah putusan tersebut dapat diajukan ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi melalui mekanisme upaya hukum banding yang diatur dalam 67 KUHAP.

The District Court in  of Verdict in Tenggarong  in decision Number 458/Pid.Sus/2019/PN Trg, stated that HS was legally violence against children and it was proven that there was a relative relationship with the victim. The verdict did not take into account the status of the defendant who still had a relative relationship with the victim. The purpose of this research is to find out the accuracy of the decision no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg based on Number 17 of 2016 Child Protection Law and to find out the legal consequences of the decision which decided criminal cases against children based on Article 82 Number 35 of 2014 of Child Protectio Law. This research is a normative juridical research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show Decision is not correct because if it is associated with tempus delicti , Article 82 Number 35 of 2014 of Child Protection Law can be qualified to violate the principle of lex posteriori derogat legi priori. The indictment of the public prosecutor is the main reason for the error in prosecuting the articles imposed in the indictment which are delegated to the court which have an impact on the provision of legal considerations and the process of imposing a decision by the judge. The legal consequence that arises in the violation of the principle is that the decision can be submitted to a higher next stage through the mechanism of legal appeal as regulated in 67 of the Criminal Procedure Code.