Analisis Frasa “Penguasa Umum” Dalam Pasal 160 Kuhp dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw)

Analysis of the Phrase “Public Authority” in Article 160 of the Indonesian Criminal Code in Relation to the Principle of Lex Certa (Study of the Bondowoso District Court Decision Number 26/Pid.B/2025/PN Bdw)

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi frasa “penguasa umum” dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengaitkannya pada prinsip lex certa serta meninjau penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bdw. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.  Studi kepustakaan (library research) menjadi metode utama dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “penguasa umum” secara yuridis harus dipahami sebagai badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki otoritas publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 160 KUHP terhadap konflik masyarakat dengan BUMN seperti PTPN XII menunjukkan kekeliruan kategori karena BUMN berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk pada hukum perdata, bukan publik. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap asas lex certa dan membuka peluang kriminalisasi warga dalam konteks konflik agraria. Oleh karena itu, pemahaman yang tegas mengenai batasan “penguasa umum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap kebebasan berpendapat warga negara.

This study aims to verify the phrase “public authority” (penguasa umum) in Article 160 of the Indonesian Penal Code (KUHP) by linking it to the lex certa principle and examining its application in the Bondowoso District Court Decision No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Library research serves as the main method of collecting legal materials, focusing on legislation, court decisions, and legal scholars’ opinions. The results indicate that the term “public authority” should be legally understood as a body or official performing governmental functions and possessing public authority. However, in practice, the application of Article 160 KUHP in cases involving public conflicts with state-owned enterprises such as PTPN XII demonstrates a categorical error, as state-owned enterprises are private legal entities governed by civil law rather than public law. This misinterpretation leads to a violation of the lex certa principle and creates potential for the criminalization of citizens within agrarian conflicts. Therefore, a clear understanding and limitation of the term “public authority” are essential to ensure legal certainty and prevent the misuse of criminal law against citizens’ freedom of expression.