IMPLEMENTASI PASAL 4 PERKAPOLRI NO 10 TAHUN 2007 UNTUK MEWUJUDKAN TUGAS UNIT PPA KEPOLISIAN RESOR BLITAR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 OF CHIEF OF POLICE REGULATION NO. 10 OF 2007 TO REALIZE THE DUTIES OF THE WOMEN AND CHILDREN SERVICES UNIT (PPA) OF THE BLITAR RESORT POLICE IN ADDRESSING SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama di Kabupaten Blitar yang mencatat angka kejadian yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Blitar dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Unit PPA, penyidik, dan korban, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Unit PPA telah berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan Perkapolri No. 10 Tahun 2007 dan Standar Operasional Prosedur (SOP), masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan. Penelitian ini menekankan urgensi peningkatan kapasitas anggota Polri dan kolaborasi yang lebih efektif dengan instansi terkait untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual. 

Kata Kunci: Implementasi, Perkapolri No. 10 Tahun 2007, Standar Operasional Prosedur (SOP), Unit PPA, Fungsi, Kabupaten Blitar. 

Sexual violence against children is a serious issue that requires special attention, particularly in Blitar Regency, which has recorded a high incidence rate. This study aims to analyze the implementation of the duties of the Women and Children Services Unit (PPA) of the Blitar Resort Police in handling cases of sexual violence against children and to identify the obstacles faced. The method used is a descriptive qualitative approach, involving in-depth interviews with the Head of the PPA Unit, investigators, and victims, as well as direct observations in the field. The findings indicate that although the PPA Unit has made efforts to carry out its duties in accordance with Chief of Police Regulation No. 10 of 2007 and Standard Operating Procedures (SOP), there are still challenges such as limited human resources, inadequate facilities, and social stigma that hinder reporting. This research emphasizes the urgency of enhancing the capacity of police personnel and improving collaboration with relevant institutions to ensure optimal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: Implementation, Chief of Police Regulation No. 10 of 2007,Standard Operating Procedures (SOP), PPA Unit, Function, Blitar Regency.