Analisis Hukum Terhadap Perbuatan melawan hukum dalam Penerbitan Sertifikat hak milik SHM Studi Kasus Putusan Nomor 252 PK/PDT/2024

Legal analysis Unlawful acts Property certificate Land disputes Legal certainty Number 252 PK/PDT/2024

Penelitian ini menganalisis aspek hukum terkait perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan fokus pada studi kasus putusan Nomor 252 PK/PDT/2024 Pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan tanah yang menjadi kebutuhan esensial bagi individu dan badan hukum di Indonesia dijelaskan dengan merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Penelitian ini mengidentifikasi sengketa tanah yang umum terjadi di masyarakat dan mengeksplorasi ratio decidendi hakim dalam menentukan keabsahan SHM yang dianggap cacat hukum Kesimpulan penelitian menekankan pada pentingnya integritas dalam penerbitan SHM dan perlunya peningkatan mekanisme perlindungan hukum untuk hak atas tanah

This research analyzes the legal aspects related to unlawful acts in the issuance of Property Certificates SHM with a focus on the case study of Decision Number 252 PK/PDT/2024 The importance of legal certainty in land ownership which is an essential need for individuals and legal entities in Indonesia is explained by referring to the 1960 Basic Agrarian Law This research identifies common land disputes in society and explores the judges ratio decidendi in determining the validity of SHMs deemed legally defective The conclusion emphasizes the importance of integrity in the issuance of SHMs and the need for improved legal protection mechanisms for land rights