REKONSTRUKSI DELIK ADUAN DALAM PASAL 411 KUHP TENTANG PERZINAAN: STUDI SOCIO-LEGAL DI DESA BANDAR KABUPATEN MAGETAN

RECONSTRUCTION OF THE COMPLAINT-BASED OFFENSE IN ARTICLE 411 OF THE CRIMINAL CODE REGARDING ADULTERY: A SOCIO-LEGAL STUDY IN BANDAR VILLAGE MAGETAN REGENCY

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana perzinaan melalui Pasal 411 yang menetapkannya sebagai delik aduan terbatas. Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan melindungi institusi keluarga dan hak privasi, tetapi di sisi lain harus mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi delik aduan dalam Pasal 411 KUHP di Desa Bandar, Kabupaten Magetan, serta merumuskan konsep rekonstruksi pengaturan delik aduan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan perspektif socio-legal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinaan di Desa Bandar lebih mengedepankan mekanisme kekeluargaan, nilai agama, dan norma adat daripada proses pidana. Meskipun pengaturan delik aduan memberikan perlindungan terhadap privasi dan keutuhan keluarga, penerapannya masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi delik aduan dalam Pasal 411 KUHP perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta harmonisasi antara hukum negara dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga tujuan pembaruan hukum pidana dapat terwujud secara lebih efektif

Kata Kunci: delik aduan, Pasal 411 KUHP, perzinaan, socio-legal, Desa Bandar Magetan.

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduced changes to the regulation of the criminal offense of adultery through Article 411, designating it as a limited complaint-based offense. This regulation has sparked debate; while it aims to protect the family institution and the right to privacy, it must also accommodate the legal values prevailing within society. This study aims to analyze the implementation of the complaint-based offense provision in Article 411 of the Criminal Code in Bandar Village, Magetan Regency, and to formulate a concept for reconstructing the regulation of complaint-based offenses to be more responsive to community needs from a socio-legal perspective. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with village officials, community leaders, law enforcement officers, and local residents, while secondary data were gathered through a literature review of relevant legislation, academic literature, and research findings. Data analysis was conducted qualitatively by integrating normative approaches with social realities. The research findings indicate that the resolution of adultery cases in Bandar Village prioritizes familial mechanisms, religious values, and customary norms over formal criminal proceedings. Although the regulation of complaint-based offenses offers protection for privacy and family integrity, its implementation still carries the potential for legal uncertainty due to differing perceptions between the community and law enforcement officials. Therefore, the reconstruction of the complaint-based offense provision in Article 411 of the Criminal Code should focus on strengthening legal certainty, protecting the rights of the parties involved, and harmonizing state law with social values evolving within the community, thereby enabling the objectives of criminal law reform to be realized more effectively.

Keywords: legal reconstruction, complaint-based offense, Article 411 of the Criminal

Code, adultery, socio-legal.