IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PANTAI KENJERAN KOTA SURABAYA (STUDI PADA SENTRA IKAN BULAK)

IMPLEMENTATION OF POLICY ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS (PKL) IN THE KENJERAN BEACH AREA, SURABAYA CITY (STUDY AT BULAK FISH CENTER)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban umum, dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan tersebut, terutama di Sentra Ikan Bulak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian termasuk perwakilan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP, serta PKL yang berjualan di Pantai Kenjeran dan Sentra Ikan Bulak. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar-organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Sentra Ikan Bulak belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, sikap resistif dari PKL, serta lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak mendukung. Kesimpulan penelitian ini menyatakan perlunya perbaikan koordinasi antar-organisasi, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada PKL, serta penyediaan fasilitas memadai di Sentra Ikan Bulak untuk mendukung kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Saran yang diajukan meliputi peningkatan kerja sama antara pemerintah dan PKL, serta penguatan regulasi dan pengawasan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, Pantai Kenjeran, Sentra Ikan Bulak.

This research is driven by the proliferation of street vendors (PKL) operating in the Kenjeran Beach area of Surabaya, which has led to significant issues such as traffic congestion, public order disturbances, and environmental pollution. The study aims to analyze the implementation of policy arrangements and the empowerment of PKL specifically at the Bulak Fish Center. Employing a descriptive-qualitative research method, data collection includes in-depth interviews, observation, and documentation. Key stakeholders involved encompass representatives from the Surabaya City Cooperative UKM and Trade Office, Satpol PP (Public Order Agency), and PKL themselves. The research applies the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, focusing on variables such as policy standards, resource availability, characteristics of implementing agents, their attitudes, inter-organizational communication, and the socio-economic and political environment. Findings indicate suboptimal implementation of policies and empowerment initiatives for PKL at the Bulak Fish Center, primarily due to resource constraints, resistance from PKL, and an unsupportive economic and social milieu. In conclusion, enhancing inter-organizational coordination, conducting extensive socialization and education programs for PKL, and improving facilities at the Bulak Fish Center are crucial for successful policy implementation. Recommendations underscore the necessity for strengthened government-PKL cooperation, stricter regulations, and enhanced supervision to bolster policy effectiveness. Addressing these aspects could foster a more conducive environment for both PKL livelihoods and community well-being in the Kenjeran Beach area of Surabaya.

Keywords: Policy Implementation, PKL Arrangement, PKL Empowerment, Kenjeran Beach, and Bulak Fish Center.