PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO

THE PROCESS OF RESOLUTION OF CRIMINAL OFFENCES THROUGH THE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH AT THE BOJONEGORO DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

Terdapat dua metode penyelesaian hukum, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pada tahun 2020 mulailah ada upaya pembaharuan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi pada tingkat penuntutan yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut Restorative Justice. Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi titik balik lahirnya hukum di Indonesia. Pada pelaksanaanya Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menyelesaikan 9 perkara melalui pendekatan Restorative Justice sepanjang tahun 2022. Namun pada pelaksanaanya, upaya Restorative Justice masih terdapat banyak hambatan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan hambatan pelaksanaan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesembilan perkara tersebut telah melalui proses perdamaian yakni secara sukarela dengan musyawarah serta telah melalui delapan tahapan proses Restorative Justice. Faktor penghambat Restorative Justice yang dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro disebabkan karena faktor substansi hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dilakukan dengan mengkaji kembali Perja No. 15 Tahun 2020, pelaksanaan pelatihan kepada jaksa yang menangani perkara, penambahan rumah Restorative Justice, serta penyaluran informasi pada masyarakat bahwa suatu perkara bisa diupayakan untuk diselesaikan memalui Restorative Justice, sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Non Litigasi.

There are two methods of legal settlement, through litigation and non-litigation. In 2020, there began to be efforts to renew the settlement of cases through non-litigation channels at the prosecution level, namely the settlement of criminal cases outside the courts, called Restorative Justice. The birth of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice was a turning point in the birth of law in Indonesia. In its implementation, the Bojonegoro District Attorney's Office has completed 9 cases through the Restorative Justice approach throughout 2022. However, in its implementation, Restorative Justice efforts still face many obstacles. This research is empirical legal research. This study aims to analyze the process and obstacles to the implementation of Restorative Justice at the Bojonegoro District Attorney's Office. The results of this study indicate that the nine cases have gone through a peace process, namely voluntarily through deliberation and have gone through eight stages of the Restorative Justice process. The inhibiting factors for Restorative Justice implemented at the Bojonegoro District Attorney's Office are due to legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors. To overcome these obstacles, it can be done by reviewing Perja No. 15 of 2020, implementing training for prosecutors handling cases, adding Restorative Justice houses, and distributing information to the community that a case can be resolved through Restorative Justice, before being referred to the court.

Keywords: Restorative Justice, Non-Litigation.