TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERKAITAN DENGAN PENGGELEMBUNGAN HARGA (MARK-UP) BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN

(Studi Putusan No. 1610K/PID/2009)

EMBEZZLEMENT CRIME RELATED TO MARK-UP OF COMPANY OPERATIONAL COSTS

(STUDY OF DECISION NO. 1610K/PID/2009)

Tindak pidana penggelapan jabatan menyalahgunakan kekuasaanya dengan modus penggelembungan harga (mark-up) pada biaya operasional perusahaan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 1610K/Pid/2009. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan hukum karena putusan hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana penggelapan dengan modus penggelembungan harga (mark-up) yang juga memenuhi unsur “menyuruh memalsukan” sehingga terkategori dalam tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep mark-up pada tindak pidana penggelapan biaya operasional suatu perusahaan dan perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pemalsuan surat. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pedoman penulisan. Hasil penelitian ini yakni konsep dari penggelembungan harga (mark-up) pada tindak pidana penggelapan, yaitu pelaku memiliki barang secara melawan hukum yang penguasaanya ada pada pelaku dengan cara merubah laporan asli dengan menaikkan harga dengan nilai yang tidak wajar dan tidak sesuai rata-rata harga yang ada di pasar umumnya. Selisih dari hasil mark-up dimiliki pelaku untuk kepentingan pribadinya. Tetapi, terdakwa dengan menyuruh orang lain untuk merubah laporan asli telah memenuhi unsur “membuat palsu” pada tindak pidana pemalsuan surat. Artinya terdakwa dapat dijerat dengan perbarengan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat. Tetapi dalam dakwaan, jaksa tidak memasukkan unsur pemalsuan surat sehingga hakim tidak dapat mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim seharusnya menerapkan concursus idealis karena perbuatan terdakwa pada perkara Nomor 1610K/PID/2009 masuk lebih dari satu aturan pidana. Sehingga terdakwa dapat dijatuhkan dengan pidana lebih berat.

The crime of embezzlement in the position of abuse of power with the mode of inflating prices (mark-up) on company operational costs as contained in Decision Number 1610K/Pid/2009. The legal issue in this research is legal vagueness because the judge's decision did not consider the combination of criminal acts committed by the defendant, namely the criminal act of embezzlement with the mode of inflating prices (mark-up) which also fulfills the element of "ordering to falsify" so that it is categorized as a criminal act of mail forgery. The research aims to explain the concept of mark-up in the crime of embezzlement of a company's operational costs and the conjunction of criminal acts in the crime of mail forgery. The author uses normative juridical research method as a writing guideline. The results of this study are the concept of price inflation (mark-up) in the crime of embezzlement, namely the perpetrator unlawfully owns goods whose control is in the perpetrator by changing the original report by increasing the price with an unreasonable value and not in accordance with the average price in the general market. The difference from the mark-up was owned by the perpetrator for his personal use. However, the defendant by ordering others to alter the original report has fulfilled the element of "making false" in the crime of forgery of documents. This means that the defendant can be charged with the crime of embezzlement and forgery of documents. However, in the indictment, the prosecutor did not include the element of forgery of documents, so the judge could not consider the concurrent criminal acts committed by the defendant. The judge's consideration should have applied concursus idealis because the defendant's actions in Case Number 1610K/PID/2009 were included in more than one criminal regulation. So that the defendant can be imposed with more severe punishment.