THE USE OF ‘PERSUASION’ AS AN EXTENSION OF THE MEANING OF ARTICLE 285 OF THE BOOK OF CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL ACTION OF RAPE (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 786 K/PID/2015)
Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Unsur-unsur Pasal 285 KUHP yaitu perbuatanya memaksa, caranya dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Namun, seiring perkembangan zaman muncul modus-modus baru dalam tindak pidana perkosaan. Salah satunya sepertinya terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perbuatan bujuk rayu terdakwa terhadap korban sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Definisi dari pemaksaan sendiri tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yang memiliki unsur barang siapa, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bujuk rayu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada orang dewasa dan mengetahui ketepatan perluasan makna frase “bujuk rayu” pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa bujuk rayu yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU perlindungan anak tidak dapat diterapkan pada orang dewasa karena bertentangan dengan asas legalitas, Argumentum a Contrario dan tujuan dibuatnya UU perlindungan anak. Perbuatan bujuk rayu tidak memenuhi unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP, karena memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Penggunaan interpretasi analogi terbatas terhadap kehormatan wanita sebagai barang menjadikan bujuk rayu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL lebih tepat dikenakan sebagai tindak pidana penipuan.
Article 285 of the Criminal Code regulates the crime of rape. The elements of Article 285 of the Criminal Code are coercive acts, the way with violence or threats of violence, the object is a woman not his wife, having sex with him. However, with the development of the times appeared new modes in the crime of rape. One of them seems to be contained in the Decision of the High Court of Bengkulu Number 12/PID/2015/PT. BGL. In consideration the judge mentioned that the act of persuasion of the accused against the victim as a forceful element in article 285 of the Criminal Code. The definition of coercion itself is stated in Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code which has an element of anyone, unlawfully, forcing others to do, not do or allow something, by using violence, something other or unpleasant treatment, or by using threats of violence, something else or unpleasant treatment, either against the person himself or others. This study aims to analyze the use of persuasion in article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in adults and to know the accuracy of the expansion of the meaning of the phrase "persuasion" in the decision of the judge of the High Court of Bengkulu Number 12/PID/2015/PT. BGL as a forceful element in Article 285 of the Criminal Code. This research is normative juridical research using analysis of legislation approach, and concept approach. The results of this study and discussion show that the persuasion contained in article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law cannot be applied to adults because it is contrary to the principle of legality, Argumentum a Contrario and the purpose of making the Child Protection Law. The act of persuasion does not meet the element of coercion in article 285 of the Criminal Code, because it has different understandings and concepts. The use of limited interpretation of analogy to the honor of women as goods makes persuasion in the Decision of the High Court of Bengkulu No. 12/PID/2015/PT. BGL is more appropriately charged as a criminal offence of fraud.