Analisis Hukum Pasca Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara :Akibat Hukum terhadap Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Sipil Neagara

Legal Analysis After the Abolition of the State Civil Aparatur Commission: Legal Impact in the Supervision and Guidance of the State Civil Apparatus

Neny Rahmawati Analisi Hukum Pasca Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara: Akibat Hukum terhadap Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Tesis Surabaya Fakultas Hukum 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pasca penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.Penghapusan KASN menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan,terutama dalam hal mekanisme pengawasan dan pembinaan ASN yang sebelumnya menjadi tanggung jawab KASN.Penelitian ini juga mengeksplorasi pengaturan kedepan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dan pembinaan ASN tetap efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.Hasil analisi menunjukkan bahwa akibat hukum dari dihapuskannya KASN sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kepada ASN pasca disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membuat pengawasan ASN hanya dapat dilakukan secara internal yaitu dilakukan oleh salah satu deputi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).Pemerintah diharapkan segera untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang(UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menekankan mekanisme pengawasan internal dan eksternal bagi ASN sebagaimana dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).Dengan demikina,penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan ASN pasca penghapusan KASN.

Kata Kunci:ASN,Akibat Hukum,KASN,Pengawasan,Pembinaan

Neny Rahmawati,Legal Analysis After the Abolition of the State Civil Service Commission:Legal Consequences on Supervision and Development of State Civil Apparatus,Thesis,Surabaya,Faculty of Law 2025

The Study aims to analyze the legal consequeces afterthe abolition of the State Civil Service Commission (KASN) on the supervision nd development of State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia.This study is a normative legal study that use primary,secondary,and tertiary legal materials.The abolition of KASN has various significant legal implications,especially in terms of the mechanism for supervision and development of ASN which was previously the responsibility of KASN.This study also explores future arrangements needed to ensure that supervision and development of ASN remain effective and in accordance with the principles of good governance.The result of the analysis show that the legal consequences of the elimination of KASN as an institution that supervises ASN after the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus mean that ASN supervision can only be carried out internally,namely by one of the deputies at the State Civil Service Agency (BKN).The government is expected to immediately ratify the implementing regulations of Law Number 20 of 2023 concerning the Civil Apparatus by emphasizing internal and external supervision mechanisms for ASN as well as issuing Government Regulations (PP).Thus,this study provides policy recommendations that can be implemented by the goverment to strengthen the ASN supervison and guidance system after the elimination of KASN.

Keywords:ASN,Legal Consequences,KASN,Supervision,Guidance