PEMBAYARAN UPAH PEKERJA SECARA ANGSURAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI 

Wages Payment with Installments Method in Construction Service Company  

Upah ini timbul saat terjadi hubungan kerja dan berakhir saat terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 88A ayat (1) UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang mengatur berbagai batasan serta ketentuan terkait upah. Namun, das sollen dan das sein selalu menunjukkan adanya kesenjangan hukum. Hukum yang dicita-citakan berbeda dengan realitanya. Pada faktanya, terdapat perusahaan yang melakukan pembayaran upah secara angsuran atau dicicil, salah satunya di perusahaan jasa konstruksi. Hal yang menarik ialah pekerja diwajibkan untuk membuat surat permohonan pembayaran upah agar upah pekerja tersebut dapat dibayarkan oleh perusahaan. Kebijakan ini pun tidak tercantum pada perjanjian kerja pekerja.  Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa melalui sebuah analisis terkait apakah pembayaran upah secara angsuran melalui surat permohonan pembayaran upah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terkait upah pekerja yang dibayar secara angsuran dan menyebabkan keterlambatan pembayaran upah.  Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan konsep dengan sifat preskriptif. Berdasarkan pisau analisis dan metode pendekatan tersebut, pembayaran upah dengan surat permohonan secara angsuran ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, Peraturan di bidang ketenagakerjaan juga telah menerapkan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif terkait permasalahan tersebut.

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Pengupahan, Angsuran, Surat Permohonan Upah

Wages are the main purpose of a person at work. This right of wages arises when an employment relationship occurs and ends when there is a termination of employment. in accordance with Article 88A paragraph (1) of Government Regulation Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perpu Number  2 of 2022 concerning on Job Creation. The law provides for various limits and provisions related to wages. However, das sollen and das sein always point to a legal gap. The law to which it aspires is different from the reality. In fact, there are companies that make wage payments in installments, one of which is in construction service companies. The interesting thing is that workers are required to make a request for payment of wages so that the workers' wages can be paid by the company according to that request letter. This policy is also not written in the employment agreement.  This certainly causes a problem. Therefore, please note that through an analysis related to whether the payment of wages in installments .Therefore, it should be noted that through an analysis related to whether the payment of wages in installments through a request for payment of wages is contrary to laws and regulations in the field of labor and how legal protection related to workers' wages paid in installments and causes delays in wages payment.  The research method used is a normative research method using an approach method in the form of a statutory approach and concepts with a prescriptive nature. Based on the analysis knife and the method of this approach, the payment of wages by application letter in installments is contrary to the laws and regulations in the field of labor. Furthermore, regulations in the field of labor have applied sanctions as a form of repressive legal protection related to these problems.

Keywords: Labor, Wage, Installments, Wage Request Letter