ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/TUN/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI

Juridical Analysis of Supreme Court Judge's Decision Number 268 K/TUN/2017 Concerning Unlawful Acts Procedures for Issuing Replacement Certificates

Seringkali kita mendapatkan hak milik atas tanah dari jual beli, setelah mebeli tanah jual beli harus segera mendaftarkan peralihan hak. Namun, ada banyaka kasusdimana setelah menjual tanah pada pembeli, penjual bermaksud tidak baik melaporkan sertifikat tersebut untuk mendapatkan sertifikat baru. Perbuatan tersebut bisa dikatan perbuatan melawan hukum pada persoalan penerbitan sertifikat pengganti karena alasan hilang, kasus tersebut terdapat juga pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa, penerbitan dilakukan berdasarkan permohonan dari Nur Hasyim, yang merupakan ayah atau suami dari Para Tergugat II Intervensi. Namun, faktanya tanah dalam sertifikat tersebut telah terjadi jual beli dengan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli terjadi kepemilikan ganda. Para Penggugat selaku ahli waris Nyoto Hadi merasa dirugikan atas kepemilakan tersebut, sehingga tidak dapat memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Majelis hakim memtuskan untuk melakukan pembatalan sertifikat pengganti pada Tergugat, sehingga sertifikat yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi dicabut kepemilikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pngumpulan bahan bukum menggunakan studi kepustakaan dengan Teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah batalnya Keputusan Tata Usaha Negar aberupa sertifikat pngganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2001, akibat hukum pada penelitian ini adalah yakni dinyatakannya batal sertifikat-sertifikat pengganti yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi.

Kata Kunci: Sertifikat Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum, Prosedur Penerbitan Sertifikat.

Often we get ownership rights to land from buying and selling, after buying and selling land we must immediately register the transfer of rights. However, there are many cases where after selling land to a buyer, the seller has bad intentions in reporting the certificate to get a new certificate. This action can be said to be an unlawful act regarding the issue of issuing a replacement certificate due to loss, this case is also found in the Supreme Court Decision Number 269 K/TUN/2017. The Defendant as the Pasuruan Regency Land Office issued a replacement certificate for the object of the dispute, the issuance was carried out based on a request from Nur Hasyim, who is the father or husband of the Intervening Defendant II. However, in fact, the land in the certificate has been sold and purchased using a Sale and Purchase Agreement before a Notary, knowing that the land that has been purchased has dual ownership. The Plaintiffs as Nyoto Hadi's heirs felt disadvantaged by this ownership, so they were unable to own and use the land. The panel of judges decided to cancel the replacement certificate for the Defendant, so that the certificate owned by Defendant II Intervention was revoked. The purpose of this research is to find out what is the basis of the judge's considerations and the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 269 K/TUN/2017. The research uses normative legal research, with a legislative approach, concepts and cases sourced from primary and secondary legal materials. The book material collection technique uses library research with prescriptive analysis techniques. The result of this research is the annulment of the State Administrative Decree in the form of a replacement certificate issued by the Pasuruan Regency Land Office in 2001. The legal consequence in this research is that the replacement certificates held by Defendant II Intervention are declared null and void.

Keywords: Replacement Certificate, Unlawful Acts, Certificate Issuance Procedure.