Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak
The Implications of Constitutional Court Decision Number 110/PUU-X/2012 on the Juvenile Criminal Justice System
Aldis Ruly Subardi. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak”. Tesis Surabaya. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana. Universitas Negeri Surabaya. 2025. Pembimbing (1) Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, M.H., M.H.Li.dan Pembimbing (II) Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan diversi sebagai kewajiban yang harus diupayakan oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak. Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya sanksi pidana dalam Pasal 96 UU SPPA bagi aparat penegak hukum yang dengan sengaja tidak melaksanakan diversi. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, ketentuan sanksi pidana tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dinilai berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana dalam Pasal 96 UU SPPA telah dihapuskan, kewajiban pelaksanaan diversi tetap melekat pada aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada terjadinya ketidaklengkapan norma terkait konsekuensi yuridis apabila diversi tidak dilaksanakan, yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan non-pidana guna memastikan pelaksanaan diversi tetap berjalan efektif dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepastian Hukum, Keadilan Restoratif.
Aldis Ruly Subardi. “The Implications of Constitutional Court Decision Number 110/PUU-X/2012 on the Juvenile Criminal Justice System.” Thesis. Surabaya. Master of Law Program, Graduate School, Universitas Negeri Surabaya. 2025. Supervisor I: Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, M.H., M.H.Li., Supervisor II: Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) places diversion as an obligation that must be pursued by law enforcement officials at every stage of the examination of juvenile cases. This provision was reinforced by the inclusion of criminal sanctions in Article 96 of the UU SPPA for law enforcement officials who deliberately fail to implement diversion. However, through Constitutional Court Decision Number 110/PUU-X/2012, the provision concerning criminal sanctions was declared inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as it was deemed to potentially undermine the independence of judicial power. This study aims to analyze the obligation to implement diversion by law enforcement officials at every stage of examination following Constitutional Court Decision Number 110/PUU-X/2012 and to examine the implications of this decision for the Juvenile Criminal Justice System. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although the criminal sanctions stipulated in Article 96 of the UU SPPA have been annulled, the obligation to implement diversion remains binding on law enforcement officials based on Article 7 of the UU SPPA. The Constitutional Court’s decision has resulted in a legal vacuum regarding the juridical consequences of failing to implement diversion, which has the potential to weaken legal certainty and the objectives of child protection. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks and non-penal oversight mechanisms to ensure that the implementation of diversion remains effective and aligned with the principles of restorative justice within the Juvenile Criminal Justice System.
Keywords: Constitutional Court Decision, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Legal Certainty, Restorative Justice.