KONSTRUKSI MASYARAKAT PERBANKAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KABUPATEN LUMAJANG

CONSTRUCTION OF THE BANKING COMMUNITY ON THE IMPLEMENTATION OF THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN LUMAJANG REGENCY

Problematika kemiskinan merupakan fenomena sosial di seluruh provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kebijakan dan rencana secara langsung dan tidak langsung untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memutus mata ranatai kemisikinan yaitu Raskin. Pada perkembangannya, sesuai arahan presiden setiap bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan secara non-tunai serta memakai sistem perbankan agar memudahkan mengontrol, serta mengurangi adanya praktek penyimpangan. Oleh karena itu, pada tahun 2017 program Rastra berubah menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Pemerintahan Lumajangterkait pelaksanaan BPNT, terdapat masalah dalam implementasi BPNT yaitu adanya kasus penipuan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meneliti informan yaitu KPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank himbara memberikan penyuluhan informasi kepada KPM Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang mengenai tata cara pencairan bansos secara elektronik yang di lakukan melalui E-Warong. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masyarakat di Lumajang khususnya KPM di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang belum tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan program BPNT dari Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pencairan bantuan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau mengalami keterlambatan pencairan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat

The problem of poverty is a social phenomenon in all provinces, districts or cities in Indonesia. The government has been working with various policies and plans directly and indirectly to alleviate poverty. One of the government programs that aims to break the chain of poverty is Raskin. In its development, according to the president's direction, all social assistance and subsidies are distributed non-cash and use the banking system to make it easier to control, and reduce the practice of irregularities. Therefore, in 2017 the Rastra program turned into non-cash food assistance (BPNT). The Lumajang government related to the implementation of BPNT, there were problems in the implementation of BPNT, namely a case of fraudulent. Non-Cash Food Aid (BPNT) funds This research method uses a qualitative approach by examining the informant, namely KPM. The results of this study indicate that the Himbara bank provides information counseling to KPM Klakah Subdistrict and Kedungjajang District regarding the procedure for electronically disbursing social assistance which is carried out through E-Warong. The implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program for the community in Lumajang, especially KPM in Klakah District and Kedungjajang District, has not been right on target. The inaccuracy of the target in this case shows that from the data obtained there are poor families who do not get the BPNT program from the Government. Constraints faced in the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) disbursement of aid that is not in accordance with the specified time or experiencing delays in disbursement

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Aid, Beneficiary Families