Analisis Kekosongan Norma Rehabilitasi Sosial Pelaku Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Analysis of the Normative Gap in the Social Rehabilitation of Perpetrators of Sexual Violence under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes 

Rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri sebagaimana Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma terkait rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta bagaimana bagaimana interpretasi sistematis rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berimplikasi pada reintegrasi sosial pelaku. Dimana dalam praktiknya, peraturan mengenai rehabillitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum dapat dilaksankan, oleh karena itu penting untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji peraturan-peraturan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dikaji melalui 2 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rehabilitasi sosial pelaku kekerasan seksual belum diatur secara tegas dalam UU TPKS dengan belum diaturnya mengenai peraturan pelaksana terkait rehabilitasi sosial pelaku kekerasan seksual sebagaimana tujuan yang hendak dicapai, yaitu bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud, serta mekanisme pelaksanaannya. Karenanya perlu agar pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis dan menetapkan peraturan pelaksana mengenai Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes cannot be separated from the objectives of criminal law itself as stipulated in Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This study aims to analyze the normative gap related to social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes as regulated in Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), as well as to examine the systematic interpretation of social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes that has implications for the social reintegration of the perpetrators. Where, in practice, the regulations concerning social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes have not yet been implemented; therefore, it is important for this research to be conducted. This study used a normative legal research method to examine laws and regulations related to the research problem. The collected data were analyzed using two approaches: the statutory and the conceptual. Legal materials were gathered through library research. The results of the study showed that the regulation of social rehabilitation for perpetrators of sexual violence has not been expressly stipulated in the UU TPKS, as the implementing regulations concerning social rehabilitation for perpetrators of sexual violence have not yet been formulated in accordance with the objectives to be achieved, namely the form of social rehabilitation intended and the mechanisms for its implementation. Therefore, it is necessary for the government to formulate implementing regulations or technical guidelines quickly and to enact implementing regulations concerning Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, which specifically regulate social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes.