Tinjauan Yuridis Terkait Kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial Dalam Menyediakan Rumah Susun Umum

Juridicial Review Regarding The Obligation Of The Agents Of Commercial Flats Construction In Providing Public Flats

Keterbatasan lahan membuat pembangunan rumah dilakukan secara vertikal. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun komersial yang dilakukan oleh pelaku pembangunan rumah susun. Rumah susun umum diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan pembangunan rumah susun komersial ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun ketentuan mengenai luas rumah susun umum minimal sebesar 20% dari total luas rumah susun komersial sebagai kewajiban pelaku usaha pembangunan rumah susun umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Rumah Susun belum memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu penyediaan rumah susun umum untuk tempat tinggal Masyarakat Berbenghasilan Rendah (MBR).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penentuan luas rumah susun umum minimal sebesar 20% dari total luas rumah susun komersial, sebagai kewajiban pelaku pembangunan rumah susun komersial terkait pasal 16 ayat (2) UU Rumah Susun serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewajiban pembangunan rumah susun umum oleh pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu penyediaan rumah susun umum agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan dan penerapannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif dan teknik argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan 20% luas lantai rumah susun umum dilakukan saat rumah susun komersial selesai dibangun dihitung pada luas seluruh lantainya. Penentuan tersebut menggunakan metode KLB, KDB, serta ditinjau menurut RP3KP pada setiap daerah. Kepastian Hukum terkait penyediaan pembangunan rumah susun umum minimal sebesar 20% oleh pelaku pembangunan rumah susun komersial belum memberikan kepastian hukum terhadap penerapannya di lapangan. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut dengan memperbaruhi peraturan tentang rumah susun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah di tiap wilayah dan diharapkan Real Estate Indonesia (REI) dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak untuk MBR.

Kata Kunci: Rumah Susun, Kewajiban, Pelaku Pembangunan

The limitation of the area make construction was carried vertically. One of the ways to resolve is to undertake the construction of public houses flats and commercial houses flats that carried out by the doer of the construction of houses flats. Public houses flats are intended for low-income people while the flats of the commercial house are for profit. However, the provision regarding the area of public flats of at least 20% of the total area of commercial house flats as an obligation of business the doer to construct public flats as stipulated in Article 16 paragraph (2) of the Law on Flats has not provided legal certainty regarding the period for providing public flats for places living Low Income Community (MBR).

This study aims to understand and analyzed the determination of a public flat area of at least 20% of the total commercial flat area, as an obligation of the doer in the construction of commercial flats related to Article 16 paragraph (2) of the Law on Flats and to analyze the statutory regulations related to obligations the construction of commercial flat by the doer of the construction of commercial flat to provide legal certainly regarding the period for providing public flats so as not to cause a legal vacuum in regulation and implementation. The research was a normative juridical with data collection through a literature study. A literature study in research was obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The method used in this research was descriptive and argumentatif techniques.

  The result shows that the determination of 20% of the public flat floor area is conducted when a commercial flat was alreary built, calculated on the total floor area of a commercial flat. This determination uses the KLB, KDB method, and is reviewed due to the RP3KP in each region. The efforts may be done to achieve legal certainty related to the construction of public flats are by updating the regulations on flats and issuing Government Regulations and Regional Regulations in each region.

Keywords : Houses flats, Obligation, Doer of the construction