Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)

JURIDIC ANALYSIS OF JUDIC CONSIDERATIONS IN COMPLETION OF PUBLIC INFORMATION DISPUTES (STUDY OF STATE BUSINESS DECISION NUMBER 2 / G / KI / 2016 / PTUN-JKT)

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan proses ajudikasi litigasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN melalui acara pemeriksaan sederhana, sehingga argumentasi dalam mengambil putusan hanya mengikuti putusan sebelumnya. Padahal dalam putusan pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah ratio decidendi. Ratio Decidendi oleh Hakim termasuk Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat pertimbangan hakim menjadi dasar pengambilan putusan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan Hakim PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Kata Kunci: Sengketa Informasi Publik, PTUN, Pertimbangan Hakim 

Dispute resoltition of publik information openness in the State Administration Court is a litigation adjudication process governed by Act No. 14 of 2008 on Publik Informatton Openness and PERMA RI No, 2 of 2011 on the Procedures for Dispute Resolution of Publik Information Openness in Court. Resolving process of publik information disputes at PTUN through a simple examination event, so that the argument in making a court verdict is simply to follow the previous once. While the court has decision, it must has arguments issue or legal reasoning  in consideration known as ratio decidendi. Court verdict must contain a judge’s argument or reason in a law consideration known as a ratio decidenci. Judge’s ratio decidenci included judge’s Pengadilan Tata Usaha Negara must be based on legislation ordinance. To reach the decision filling a justice for many sides and societies general. Problems were taken in this study is (1) What is the basis of legal argumentation of the judge on PTUN decision Number : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT regarding the resolution of Publik Information Disputes between FWI and the Ministry of ATR/BPN and (2) How the law consequences of PTUN Judge Decision Number : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT regarding the resolution of Publik Information Disputes between FWI and the Ministry of ATR/BPN

Keywords: Publik Information Disputes, PTUN, Judge Considerations.