ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018
Nama : Rendra Edy Pratama
NIM : 12040704221
Jurusan : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Social Dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Dr. Hananto Widodo S.H.,M.H
Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi caleg untuk pemilu 2019. Sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian in berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan MA Terhadap Uji Materil Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018”
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach, statute approach, comparative approach. Adapun sumber bahan hukum terbagi menjadi dua, yakni bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder. Adapun pengumupulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif.
Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis), Landasan filosofis dan sosiologis yang digunakan sudah sebagaimana yang dimaksud UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat keberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 guna pencalonan legislatif pada Pemilu 2019, landasan yuridis yang digunakan, secara substansial memiliki kekuatan yang lemah.Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Asas-asas pemebentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara 118 formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang.
Kata Kunci : Perundang-Undangan, Pemilu, Komisi Pemilihan Umum
JUDICIAL REVIEW ON THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DECREE ARTICLE 4 SELECTION (3) GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATIONS NUMBER 20 YEARS 2018
Name : Rendra Edy Pratama
Departement : S-1 Ilmu Hukum
Faculty : Ilmu Social Dan Hukum
Name of Institution : Universitas Negeri Surabaya
Advisor : Dr. Hananto Widodo S.H.,M.H
The Electoral supervisory agency noted that there are at least 200 former corruption actors who registered as candidates for the 2019 elections. About 36 of them were passed by the Electoral Supervisory Agency, although the current MA has not canceled the PKPU 20/2020. The regulation of PKPU No 20 year 2018 that prohibits former candidates from being a legislative candidate is one of the country's ways of acting extraordinary against the corruptors to no longer be able to manage the country through the doors of representatives in the DPR and DPRD. Therefore, within the boundary of the progressive legal reasoning-responsive, the actual regulation of the General Election Commission canceled by the Supreme Court was not contrary to the ruling of the Constitutional Court of INDONESIA No. 4/PUU-VII/2009 and the ruling of the Constitutional Court of INDONESIA No. 46/PUU-XIII/and article 240 LAW No. 7/2017 on elections. Based on the explanation above, the research in the titled "Yuridis Review of the MA verdict against the KPU regulatory material Test Number 20 year 2018"
This research includes the type of normative and empirical legal research. The researcher used conceptual approach, statute approach, and comparative approach to finish the research. The source of legal material is divided into two, the primary legal materials and the secondary legal materials. The announcement of the legal material in accordance with the approach of this research is to seek and gather legislation – invitations related to elections are then analyzed qualitatively.
Based on the results of the assessment that has been done can be concluded that the background of the appearance of the norm as in article 4 paragraph (3) PKPU number 20 year 2018, KPU has fulfilled the legitimacy of the law (philosophical, sociological, and juridical basis), foundation Philosophical and sociological use already as referred to in the Law No. 12 of 2011 on the establishment of legislation. Given the applicability of PKPU number 20 year 2018 for legislative nomination in election 2019, the juridical foundation used, substantially has weak strength. Position of article 4 paragraph (3) PKPU number 20 year 2018 when only looking at its independent institution and its authority, the article does not violate any rule, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of statutory regulations, the article clearly does not comply with the rules of law formation. Cause, Article 4 paragraph (3) PKPU number 2 year 2018 has contained a norm that does not have a gap from the general norm in Law No. 7 of 2017 on general elections. Principles of enactment legislation adopted in general by the PKPU Number 20 year 2018, and specifically by article 4 paragraph (3) PKPU number 20 year 2018, is not intact. In 118 formil, the principle not sufficiently fulfilled is conformity between type, hierarchy, and payload material article 4 paragraph (3) PKPU number 20 year 2018. The principle of the regulation only organizes a Government affair based on the functions provided by the law.
Keyword : Legislation, General Election, General Election Commission