EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG
Nama : Banie Ageng Salasati
NIM : 14040704042
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Hananto Widodo, S.H., MH
Usaha toko modern merupakan usaha yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), artinya wajib memiliki izin lingkungan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”, bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL/Persetujuan SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Namun kenyataannya masih banyak usaha toko modern yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tetapi bebas mengoperasikan usahanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum Peraturan Daerah terhadap usaha toko modern di Kabupaten Sampang yang belum memiliki izin lingkungan dan kendala yang dihadapi. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrastif terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang yakni kurang efektif. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda Kabupaten Sampang dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu minimum tingkat kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat yang belum memahami mengenai peraturan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya koordinasi Instansi dengan aparat penegak hukum.
Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam melakukan pembinaan perlu lebih intensif terkait sosialisasi yang lebih rutin kepada pelaku usaha toko modern dan lebih ditingkatkan kerjasama yang baik dan saling koordinasi, kemudian untuk Satpol PP diharapkan dapat lebih dimaksimalkan tugasnya dalam penegakan hukum kepada usaha toko modern yang belum memiliki izin lingkungan, serta untuk pelaku usaha toko modern wajib melakukan pendaftaran izin lingkungan yang berupa Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang merupakan salah satu bukti legal atas izin lingkungan yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat, yang harus dimiliki oleh pemilik usaha toko modern karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pendirian usaha toko modern.
Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum Administrasi, Izin Lingkungan, Usaha Toko Modern
ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON ENVIRONMENTAL PERMISSION RELATED TO MODERN BUSINESS STORES IN SAMPANG DISTRICT
Name : Banie Ageng Salasati
Study Program : Bachelor Of Law
Department : Law
Faculty : Faculty of Social Sciences and Law
Institution Name : State University of Surabaya
Supervisor : Hananto Widodo, S.H., MH.
Modern store business is a business that must be equipped with Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL), it means must have an environmental permit stipulated in Article 2 of Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits "Every business and / or activity those who are required to have EIA or UKL-UPL must have an environmental permit", together with the publishing of UKL-UPL Recommendations/ SPPL Approval by the Environmental Agency of Sampang Regency. But in reality there are still many modern store businesses that do not meet the applicable regulations but are free to operate their businesses.
The purpose of this research is to determine the effectiveness of administrative law enforcement by the Environmental Office and Civil Service Police force as law enforcers of the Regional Regulations for modern shop businesses in Sampang District that do not have environmental permits and constraints faced. The used research is a type of empiris juridical research. Data obtained through interviews and documentation. The collected data will be analyzed with descriptively qualitatively method.
The results of this research showed that the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permission related to modern store businesses in Sampang Regency is less effective. The obstacles faced by the Environmental Office and Civil Service Police force as enforcers of the Regional Regulation of Sampang District in carrying out administrative law enforcement processes for environmental permission that related to modern store businesses are minimum levels of awareness and knowledge from people who do not understand the environmental permit regulations issued by the Environmental Agency, as well as lack of coordination of agencies with law enforcement officials.
The suggestions from the author, for the Environmental Agency of Sampang Regency in conducting coaching need to be more intensive related to more routine socialization to modern shop businessmen and more improved cooperation and mutual coordination, then the Civil Service Police force is expected to be more maximized in doing the task of enforcement law for modern shop businesses that do not have environmental permit, and for modern shop businessmen must register environmental permission in the form of UKL-UPL Recommendations/ SPPL Approval which is one of the legal proofs of environmental permit are authorized by the local Regency/ City Environmental Agency, which must be owned by a modern shop business owner because it is one of the obligations of the establishment of a modern store business.
Keywords: Effectiveness, Administrative Law Enforcement, Environmental Permission, Modern Shop Business