Model Penerapan Akad Transaksi Syariah Pada BUMDes Pengalangan Sejahtera Dalam Masyarakat Pluralisme

The Model Of Sharia Transaction Contracts Implementation In Bumdes Of Pengalangan Sejahtera In A Pluralism Society 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penerapan akad-akad transaksi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI dan SAK Syariah pada BUMDes Pengalangan Sejahtera. Penelitian ini juga menjelaskan terkait penerapan transaksi syariah dalam masyarakat pluralisme untuk mengetahui pemahaman serta minat dari masyarakat untuk menjadi nasabah bank desa yang berprinsip syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptive dengan data sekunder dan primer. Pengumpulan data pendukung dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pada transaksi BUMDes belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan SAK Syariah, sehingga peneliti memberikan hasil berupa model penerapan akad syariah sesuai dengan macam-macam jenis produk pembiayaan yang diterapkan oleh bank desa pada BUMDes Pengalangan Sejahtera. Secara umum ketidaksesuaian SAK Syariah terletak pada penyusuan laporan keuangan BUMDes yang tidak adanya pebeda antara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sedangkan sesuai Fatwa DSN MUI ketidaksesuaian terletak dari beberapa ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Akad-akad Syariah; Fatwa DSN MUI; SAK Syariah; Pluralisme

This research aim to determine the implementation model of sharia transaction contracts based on Fatwan DSN MUI and SAK Syariah at BUMDes Pengalangan Sejahtera. This study explain the application of sharia transactions in a pluralistic society to find out the understanding and interest of the community  become a customer of a village bank based on sharia principles. The method used in this research is descriptive qualitative method with secondary and primary data. Supporting data collection was carried out by field studies through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the contract on BUMDes transactions is not in accordance with the Fatwa of the MUI and SAK Syariah DSN, so the researchers provide results in the form of a sharia contract implementation model in accordance with the various types of financing products applied by village banks to BUMDes Pengalangan Sejahtera. In general, the non-conformity of SAK Syariah lies in the preparation of BUMDes financial statements where there is no difference between recognition, measurement, presentation and disclosure. Meanwhile, according to the MUI DSN Fatwa, the non-conformity lies in several applicable provisions.

Keywords: Sharia contracts; Fatwa DSN MUI; Islamic SAK; Pluralism.