PELAKSANAAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BLITAR

PELAKSANAAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BLITAR

Penelitian ini untuk mengkaji dan menjawab permasalahan Layanan Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Blitar terhadap kesehatan korban KDRT di Kabupaten Blitar, yang didasari oleh Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Serta Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan UPT PPA di Kabupaten Blitar terhadap kesehatan korban KDRT di Kabupaten Blitar. Serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik internal maupun eksternal UPT PPA mengalami beberapa hambatan dalam memberikan layanan. Salah satunya, korban kerap enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang yang menyebabkan lembaga tidak bisa memberikan layanan pendampingan. Meskipun korban sudah melapor masih terdapat kesenjangan antara peraturan dan implementasinya dilapangan. Hal tersebut karena terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti kantor polisi dengan UPT PPA di Kabupaten Blitar yang menyebabkan korban tidak terlindungi secara jelas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi UPT PPA, SATGAS PMPA, dan Lembaga yang berwenang supaya dapat memberikan perlindungan dan layanan yang lebih menyeluruh, professional, dan berpihak kepada korban, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Kata Kunci: Perlindungan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UPT PPA.

This research aims to examine and address the issues surrounding the Assistance Services provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Blitar Regency, particularly regarding the health of domestic violence (KDRT) victims. This study is based on Article 5 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children, and Article 5 of Blitar Regent Regulation Number 154 of 2022 concerning the Establishment, Position, Duties and Functions, Organizational Structure, and Work Procedures of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. The objective of this study is to understand the services provided by the UPT PPA in Blitar Regency regarding the health of domestic violence victims, as well as to identify the challenges faced in providing protection to such victims. This research uses a qualitative method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The findings reveal that both internal and external parties of the UPT PPA face several obstacles in delivering services. One significant challenge is that victims are often reluctant to report their cases to the authorities, which hinders the institution’s ability to provide assistance. Even when victims do report, there remains a gap between regulation and implementation in the field. This is partly due to a lack of coordination between institutions, such as the police and the UPT PPA in Blitar Regency, resulting in unclear protection for victims. Therefore, there is a need for coordinated efforts from the UPT PPA, the PMPA Task  Force, and other relevant institutions to provide more comprehensive, professional, and victim-centered protection and services, especially for children who experience violence. Keywords: Protection of Women and Children, Domestic Violence, UPT PPA.