Analisis Yuridis Tentang Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat (Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018)

Juridical Analysis of Reasons for Termination of Employment Due to Serious Errors (Disparity of the Supreme Court Decision Number 900K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Supreme Court Decision Number 1050K/Pdt.Sus-PHI/2018)

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua perbedaan putusan Mahkamah Agung yaitu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang sama-sama menangani perkara pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui praktik peradilan terkait pekerja yang melakukan kesalahan berat yang diputus hubungan kerjanya sebelum ada putusan peradilan pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis idealnya putusan hakim dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian terdapat dua hasil yang disimpulkan; pertama, bahwa pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, yang amar putusannya menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setara dengan Undang-Undang karena diumumkan pada Berita Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kedua, dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadiakan dasar oleh hakim untuk memutus hubungan kerja karena telah memenuhi unsur asas praduga tak bersalah serta ada jaminan hak asasi manusia untuk pekerja membuktikannya pada proses perkara.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 012 / PUU-I / 2003 Concerning Reviewing Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court decision, there are two differences in the Supreme Court's decision, namely the Supreme Court decision. 900 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the Supreme Court's decision Number 1050 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 which both handled cases of termination of employment due to serious mistakes. This study aims, to determine judicial practices related to workers who commit serious mistakes who have been terminated before a criminal court decision is made and to identify and analyze ideally the judge's decision in terminating employment due to serious mistakes. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study. The results of the research that have been carried out, then there are two conclusions; first, that termination of employment due to serious mistakes can be made after a criminal decision is legally binding following the decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 concerning Judicial Review of Law Number 13 of 2003 concerning Labor Against the Constitution of the State The Republic of Indonesia in 1945, whose ruling stated that it was invalid and had no binding legal force so that the Constitutional Court's decision was equivalent to a Law because it was announced in the State Gazette following Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as already amended in Law Number 15 of 2019. Second, with the existence of a criminal decision that has legal force, it can still be used as a basis by a judge to terminate work relations because it fulfills the principle of the presumption of innocence and guarantees human rights for workers to prove it in the case process.