ASAS-ASAS DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP KENDARAAN DINAS PU SUMBERDAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017)

PRINCIPLES IN EQUIPMENT MANAGEMENT OF VEHICLE EQUIPMENT OF WATER RESOURCES OF EAST JAVA PROVINCE (BASED ON REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE NUMBER 10 OF 2017)

Pengelolaan aset yang efektif perlu di lakukan seiring dengan pertambahan aset di suatu instansi atau organisasi. Ketidaktertiban Administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset, seperti tidak dipasangnya tanda kepemilikan yang sesuai, tidak adanya pengawasan pemindahtanganan aset, status penguasaan aset yang lemah, tidak diperpanjang nya surat nomor kendaraan bermotor, menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengetahui secara pasti, seberapa besar aset yang dimiliki, mana saja aset yang dikuasai, atau bahkan yang sebenarnya memiliki kompetensi peluang investasi yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu dimana data yang akan diperoleh dan dikualifikasikan harus sesuai dengan permasalahan. Penelitian pengolahan aset tetap kendaraan dinas dilakukan menggunakan Asas-asas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017, yang pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) pengelolaan barang miliik daerah. Hasil penelitian ini dilaksanakan menurut asas fungsional, yaitu dengan melakukan perhitungan, penyelenggaraan, pencatatan, peraturan, serta laporan barang milik daerah pada unit pemakaian. Jadi dari kegiatan inventarisasi di susunlah daftar buku yang menunjukkan semua asetmilik daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Asas Kepastian hukum, yaitu menerapkan penggunaan wewenang serta penerapan instrumen hukum oleh pejabat juga disebutkan Barang Milik Daerah, dimana yang diperoleh dan dibeli dengan mengorbankan anggaran pendapatan dan pengeluaran Daerah Prov Jawa Timur, seta berasal dari perolehan lainnya yang sah. Asas Transparansi, yaitu Pemanfaatan di Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur dengan pinjam pakai kendaraan dinas, serta penghapusan kendaraan dinas dilakukan dengan mengeluarkan keputusan pejabat yang berwenang. Asas Efisiensi, yaitu dari segi biaya pemeliharaan barang milik daerah, yang dibebankan pada angaran pendapatan serta belanja daerah. Jadi bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pemeliharaan barang, sehingga pelaksana akan melaporkan kegiatan pada pengelola secara berkala. Asas Akuntabilitas, yaitu pengamanan dilakukan oleh pengelola barang milik daerah, seperti memiliki bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah seperti bukti kelengkapannya seperti stnk, nama pejabat pengguna serta mulai dari berapa jumlah pemeliharaan kendaraan dinas di setiap tahunnya. dan Asas Kepastian nilai, yaitu pemindahtanganan barang milik daerah dengan penyertaan modal pemerintah daerah, kemudian meminta atau mengajukan data permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah di setujui oleh DPRD, kemudian Kepala daerah akan menetapkan bahwa aset-aset ini akan dihapuskan dan kemudian pengelola menyiapkan sebuah rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Diharapkan Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur selalu mengadakan pengecekan fisik data aset setiap 3 bulan sekali untuk memastikan data yang tercatat akurat.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap, Penggunaan kendaraan dinas

Effective asset management needs to be done along with the addition of assets in an agency or organization. Administrative irregularities in controlling inventory of assets, such as not installing appropriate ownership markers, lack of supervision of asset transfer, weak asset control status, not extended motor vehicle certificate, causing local governments to experience difficulties in knowing for certain, how much assets are owned , which assets are controlled, or even those that actually have high investment opportunity competencies. This research was conducted using descriptive qualitative data analysis which is where the data to be obtained and qualified must be in accordance with the problem. Research on the processing of fixed assets of official vehicles is carried out using the Principles of Regional Regulation of East Java Province Number 10 of 2017, the implementation of which is in accordance with Article 2 paragraph (1) of the management of regional military goods. The results of this study were carried out according to the functional principle, namely by carrying out calculations, organizing, recording, regulations, and reports on regional property in the usage unit. So from the inventory activity, compile a list of books showing all regional assets, both movable and immovable. The principle of legal certainty, namely applying the use of authority and the application of legal instruments by officials also mentioned Regional Property, which is obtained and purchased at the expense of the revenue and expenditure budget of the East Java Province, and originates from other legal acquisition. The Principle of Transparency, namely Utilization in the Department of Public Works of Water Resources of East Java Province by borrowing using official vehicles, as well as the elimination of official vehicles is done by issuing the decision of the authorized official. The principle of efficiency, namely in terms of the cost of maintaining regional property, which is charged to the regional revenue and expenditure budget. So proof of responsibility for the implementation of the maintenance budget, so the executor will report activities to the manager regularly. Principle of Accountability, namely security carried out by the manager of regional property, such as having proof of ownership in the name of the regional government such as proof of completeness such as vehicle registration, the name of the user official and starting from how many maintenance of official vehicles in each year. and the Principle of Value Assurance, namely the transfer of assets belonging to the region with the participation of regional government capital, then request or submit application data to the Regional House of Representatives, after being approved by the DPRD, then the Regional Head will determine that these assets will be written off and then the manager prepares a draft Regional Regulation on Inclusion of Regional Capital. It is expected that the Department of Public Works Water Resources of East Java Province will always check the asset data physically every 3 months to ensure that the data recorded is accurate.

Keywords: Management of Fixed Assets, Use of official vehicles