PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN EXTRAJUDICIAL KILLING (Studi Kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drug Era Presiden Duterte di Filipina)

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF EXTRAJUDICIAL KILLING (A Case Study of Extrajudicial Killing in President Duterte's War on Drug Policy in the Philippines)

Angka penyalahgunaan narkotika di Filipina yang sangat tinggi membuat negara Filipina melakukan kebijakan war on drugs secara keras dan masif yang berimplikasi dilakukan dengan cara pembunuhan diluar jalur hukum atau extrajudicial killing. Kasus ini menimbulkan ribuan korban jiwa atau setidaknya 32 kematian dalam 24 peristiwa yang dilaporkan oleh Human Rights Watch yang berjudul “license to kill”. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum dan penyelesaian atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan kajian mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai kaidah hukum dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi para korban dapat berupa pengakuan hak-hak korban dalam suatu ketentuan instrumen internasional maupun nasional. Beberapa pengakuan hak-hak korban yang dapat diberikan sebagai perlindungan hukum antara lain hak atas kompensasi (compensation), restitusi (restitution), pemuasan (satisfaction), asistensi (assistance) dan garansi tidak terulang Kembali kejadian yang sama dikemudian hari (guarantee of non repetition). Kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina telah dianalisis sebagai kejahatan kemanusiaan karena ia memenuhi semua unsur kejahatan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Statuta Roma. Mekanisme penyelesaian kejahatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan dasar Statuta Roma melalui Mahkamah Pidana Internasional karena Filipina telah meratifikasinya dan dapat dipaksakan penyelesaian lainnya melalui lembaga peradilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc.

The very high number of drugs abuse in the Philippines has forced the Philippines to carry out a hard and massive war on drugs policy which has implications for extrajudicial killing in implementation. This case resulted in thousands of deaths or at least 32 deaths in 24 incidents reported by Human Rights Watch which the title of the report is License to Kill. This study raises issues related to legal protection and settlement of the crime of extrajudicial killing that occurred in Philippines. The purpose of this study is to find out the legal protection and the settlement efforts that can be taken for the crime of extrajudicial killing that occurred in the Philippines. This study uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The types of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The accumulation technique used is the method of literature study of legal sources. The analytical technique used is to conduct an in-depth study of legal issues which are then linked to sources of legal material and assessed by the legal rules in the case. Legal protection for victims can be in the form of recognizing the rights of victims in a provision of international or national instruments. Several recognitions of victims' rights that can be given as legal protection include the right to compensation, restitution, satisfaction, assistance and guarantees of non-repetition. The crime of extrajudicial killing that occurred in the Philippines has been analysed as a crime against humanity because it fulfills all the elements of crimes against humanity that have been stipulated by the Rome Statute. The mechanism for resolving these crimes against humanity can be carried out on the basis of the Rome Statute through the International Criminal Court because the Philippines has ratified it and other settlements can be forced through hybrid or internationalized or international ad hoc judicial institutions to this case.