Peraturan menteri memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu pengkajian frasa “berdasarkan kewenangan” dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan penafsiran apakah di dalamnya terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau kewenangan dalam ranah lain.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penafsiran sistematis terhadap frasa berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan “fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menunjukkan menteri tidak memiliki wewenang atribusi yang melekat padanya sehingga peraturan menteri hanya bersumber dari pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan. Pengundangan menjadi dasar berlakunya asas fiksi hukum. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan asas fiksi hukum memiliki keberlakuan secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu berdasarkan materi muatannya mengikat penyelenggara jasa telekomunikasi secara langsung dan secara tidak langsung juga membawa relevansi hukum kepada masyarakat untuk mengikuti ketentuan didalamnya.

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Penafsiran, Peraturan Kebijakan.

Ministerial regulations have binding power as legislation regulated in article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, which recognizes the existence of the binding force of regulations made by the minister when instructed by legislation higher or formed based on authority. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 12 of 2016 Regarding Telecommunications Services Customer Registration based on an assessment of the source of its authority over several relevant laws and regulations shows that there is no delegation from higher laws and regulations. In addition, the review of the phrase "based on authority" in article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Regulations and Regulations creates interpretation as to whether there is attribution authority attached to the minister to form legislation or authority in other domains .

This research is a normative juridical research. The research approach used is the statutory approach and conceptual approach. The legal material used is primary legal material and secondary legal material. Legal material analysis technique uses descriptive techniques.

The results of this study indicate that after a systematic interpretation of the phrases based on the authority contained in article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Regulations of Legislation is associated with "the functions of the ministry in the formulation, determination and implementation of policies in their fields. "In Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries shows that ministers do not have attribution authority attached to them, so ministerial regulations are only sourced from delegations from higher laws and regulations. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 12 of 2016 Regarding Telecommunications Services Customer Registration, there is no delegation from higher laws and regulations so that it qualifies as a policy regulation but takes the form of a statutory regulation. The validity of the law and the strength of binding policy regulations are different from the laws and regulations. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 12 of 2016 Regarding Telecommunications Services Customer Registration based on the principle of legal fiction has a juridical, sociological and philosophical effect. In addition, based on the material, the contents are binding on telecommunications service providers and indirectly binds the public to follow the provisions therein.

Keywords: Ministerial Regulation, Interpretation, Policy Regulation.